Kategorisasi Ojol sebagai UMKM: Solusi Jangka Panjang untuk Pengemudi?

Menteri Maman mengusulkan kategorisasi ojek online sebagai UMKM untuk memberikan payung hukum dan akses pembiayaan bagi para pengemudi, sekaligus menghindari potensi pengangguran massal jika masuk skema pekerja formal.

Jakarta, 25 April 2024 - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengusulkan solusi konkret untuk permasalahan hukum yang selama ini membayangi para pengemudi ojek online (ojol): mengategorikan mereka sebagai UMKM. Pengusulan ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi para pengemudi dan sejalan dengan arahan Presiden untuk responsif terhadap isu yang menyangkut kepentingan banyak orang. Langkah ini diharapkan memberikan payung hukum yang jelas dan akses terhadap berbagai fasilitas bagi para pekerja ojol.

Maman menekankan bahwa usulan tersebut telah dikomunikasikan dengan asosiasi-asosiasi ojek online yang dianggap representatif. Namun, ia juga menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut akan tetap dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan solusi yang komprehensif dan menyeluruh. Proses ini menandakan komitmen pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi ojol.

Pertimbangan utama di balik usulan ini adalah potensi kerugian yang mungkin dialami para pengemudi jika mereka dimasukkan ke dalam skema pekerja formal. Maman mengungkapkan kekhawatiran akan persyaratan kompetensi yang mungkin diberlakukan oleh aplikator. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi yang dapat bekerja, menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang signifikan.

Maman Abdurrahman menjelaskan lebih lanjut alasan di balik usulan tersebut. Menurutnya, memasukkan ojek online ke dalam kategori UMKM akan memberikan beberapa keuntungan signifikan. Para pengemudi akan mendapatkan payung hukum yang jelas, berbeda dengan status mereka saat ini yang masih abu-abu. Mereka juga akan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas yang dinikmati pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan menjadi bagian dari ekosistem UMKM, para pengemudi ojol juga berpotensi untuk mengembangkan diri ke sektor usaha lainnya di masa depan. Ini membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional. Pemerintah berharap langkah ini akan menciptakan kemandirian ekonomi bagi para pengemudi.

Selain itu, kategorisasi ini juga diharapkan dapat memberikan akses para pengemudi terhadap berbagai bantuan pemerintah, seperti subsidi BBM, LPG 3 kg, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah untuk meringankan beban para pengemudi ojol.

Maman menyinggung kekhawatiran akan dampak negatif jika ojol dimasukkan dalam skema pekerja formal. Ia mempertanyakan kemampuan para pengemudi untuk memenuhi persyaratan kompetensi akademik yang mungkin diberlakukan. "Pertanyaannya, apakah secara kompetensi akademik, saudara-saudara kita yang ojek online bisa memenuhi syarat? Jangan sampai nanti pada saat masuk dalam skema pekerja — yang tadinya ada 5 juta orang pekerja ojek online bekerja dengan baik sampai hari ini — tiba-tiba masuk dalam konsep skema pekerja, mereka hanya bisa diterima 10 persen. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sisanya?", jelasnya.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan para pengemudi dan justru memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, usulan kategorisasi ojol sebagai UMKM menjadi alternatif yang lebih bijaksana untuk melindungi dan memberdayakan para pengemudi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Usulan ini akan diintegrasikan ke dalam revisi Undang-Undang UMKM yang ditargetkan untuk dibahas pada tahun 2026. Pemerintah berharap revisi ini akan memberikan payung hukum yang kuat dan komprehensif bagi seluruh pelaku UMKM, termasuk para pengemudi ojol.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan para pekerja ojol. Dengan memberikan akses terhadap berbagai program dan fasilitas pemerintah, diharapkan kesejahteraan para pengemudi dapat meningkat dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional.

Ke depannya, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi para pengemudi ojek online di Indonesia.