Keadilan Restoratif: Kasus Penipuan Rental Mobil di Banda Aceh Berakhir Damai

Pengadilan Negeri Banda Aceh menyelesaikan kasus penipuan mobil rental dengan menerapkan keadilan restoratif, menghasilkan perdamaian antara terdakwa dan korban serta penangguhan penahanan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berhasil menyelesaikan perkara penipuan mobil rental melalui jalur keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Kasus ini melibatkan tiga terdakwa, Rizka Merdiba, Mawardi, dan Yulia Pratiwi, yang didakwa melakukan penipuan dengan menggadaikan mobil rental milik korban. Peristiwa ini terjadi di Banda Aceh, dan proses perdamaian yang diawasi majelis hakim menghasilkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Proses perdamaian ini diawasi langsung oleh majelis hakim yang diketuai oleh Zulkarnain, didampingi Said Hasan dan M Yusuf sebagai hakim anggota. Sidang yang berlangsung pada Selasa lalu menghasilkan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban. Ketiga terdakwa, yang diwakili oleh penasihat hukum Akbarul Fajri dan kawan-kawan, bersedia mengganti kerugian korban sebesar Rp23 juta, ditambah Rp10 juta untuk biaya transportasi.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh, diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuni Rahayu, turut hadir dalam persidangan. Meskipun proses perdamaian telah tercapai, persidangan tetap berlanjut hingga putusan resmi dibacakan. Hal ini memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur, meskipun penyelesaiannya dilakukan melalui jalur RJ.

Setelah tercapainya kesepakatan damai dan pembayaran ganti rugi, majelis hakim memutuskan untuk menangguhkan penahanan ketiga terdakwa. JPU kemudian diperintahkan untuk membebaskan mereka dari tahanan. Namun, hakim memberikan peringatan tegas kepada para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. "Kami ingatkan bahwa syarat penangguhan yakni tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan hadir pada persidangan nanti. Kami ingatkan para terdakwa tidak mengulangi perbuatan ini. Cukup sekali ini saja," tegas Zulkarnain, ketua majelis hakim.

Sebelum perdamaian tercapai, JPU menuntut hukuman enam bulan penjara bagi masing-masing terdakwa atas dakwaan penipuan yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp23 juta. Namun, berkat penerapan keadilan restoratif, hukuman penjara dapat dihindari dengan tercapainya kesepakatan damai dan pembayaran ganti rugi.

Penerapan RJ dalam kasus ini menandai sebuah langkah maju dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui jalur hukum yang kaku dan berujung pada hukuman penjara. Dengan RJ, fokusnya diarahkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan kerugian yang dialami korban.

Kasus ini tercatat sebagai kasus pertama yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk menerapkan sistem peradilan yang lebih humanis dan restorative. Penerapan RJ diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik, khususnya pada kasus-kasus yang memungkinkan adanya perdamaian.

Keberhasilan penyelesaian kasus ini melalui jalur RJ memberikan harapan baru bagi para pelaku tindak pidana yang berpotensi untuk berdamai dengan korban. Dengan demikian, sistem peradilan diharapkan dapat lebih fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, daripada hanya pada hukuman semata. Proses ini juga memberikan pembelajaran berharga bagi penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik.

Proses RJ ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia terus beradaptasi dan berkembang untuk memberikan keadilan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya mekanisme RJ, diharapkan akan lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan secara damai dan restorative, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

Ke depannya, diharapkan lebih banyak lagi kasus yang dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum dan masyarakat Indonesia. Penerapan RJ yang berhasil ini menjadi contoh baik bagi pengadilan lain di Indonesia untuk menerapkan sistem yang sama dalam menangani kasus-kasus yang memungkinkan adanya perdamaian.