Kecelakaan Crane RS PKU Muhammadiyah Blora: 12 Saksi Diperiksa Polisi, Kelalaian Diduga Jadi Penyebab

Kecelakaan lift crane di RS PKU Muhammadiyah Blora menewaskan 4 pekerja dan melukai 9 lainnya; polisi periksa 12 saksi dan temukan dugaan kelalaian penanggung jawab proyek.

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan jatuhnya lift crane di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah, pada Jumat lalu telah menewaskan empat pekerja proyek dan melukai sembilan lainnya. Peristiwa nahas yang terjadi di proyek pembangunan gedung lima lantai rumah sakit tersebut kini tengah diselidiki oleh Kepolisian Resor Blora. Polisi telah memeriksa 12 saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan tersebut, mulai dari karyawan, pengawas lapangan, pekerja lapangan, hingga penanggung jawab gedung. Lokasi kejadian berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah, dan peristiwa ini terjadi pada siang hari.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Blora, AKP Selamet, menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berlanjut. "Saat ini kami masih melakukan pendalaman, beberapa saksi dimintai keterangan dan memeriksa barang bukti lift crane di Laboratorium Forensik Polda Jateng," ujar AKP Selamet dalam keterangannya di Blora, Jumat. Proses pemeriksaan saksi dan barang bukti bertujuan untuk memastikan kronologi kejadian dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga adanya kelalaian dari penanggung jawab lapangan. AKP Selamet menjelaskan, "Berdasarkan keterangan para saksi, peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka dari ketinggian 12 meter itu terjadi akibat kelalaian penanggung jawab lapangan. Mesin crane tidak dicek, tidak dirawat dalam penggunanya."

Polisi belum menetapkan tersangka terkait kecelakaan ini. AKP Selamet menambahkan, "Pada saat ini, belum ada penetapan tersangka. Pekan depan segera dilakukan gelar perkara." Gelar perkara ini akan menjadi langkah penting untuk menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan.

Penyidik mendalami keterangan saksi-saksi untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau bahkan tindakan kriminal yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Proses investigasi akan fokus pada prosedur keselamatan kerja dan pemeliharaan alat berat yang digunakan dalam proyek pembangunan. Hasil investigasi akan menentukan langkah hukum yang akan diambil oleh pihak kepolisian.

Selain itu, polisi juga akan menyelidiki apakah ada pelanggaran prosedur keselamatan kerja yang dilakukan oleh pihak terkait. Hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan keselamatan pekerja konstruksi.

Dari 13 pekerja yang menjadi korban, tiga di antaranya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora. Ketiga korban tersebut adalah almarhum Tri Wiji (warga Bacem Jepon), almarhum Ahmad Zaenudin (warga Desa Puledagel Jepon), dan Sri Untung (warga Tunjungan Blora).

Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menjelaskan pentingnya DTKS dalam upaya pengentasan kemiskinan. "DTKS ini dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah dan dinilai sangat bermanfaat," kata Luluk. Data ini digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk peserta bebas iuran (PBI), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan bantuan sosial lainnya.

Sepuluh pekerja lainnya yang menjadi korban kecelakaan belum terdaftar dalam DTKS. Luluk mengimbau masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, surat pengantar, dan surat keterangan dari kelurahan/desa.

Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban dan keluarga mereka. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban yang dialami oleh para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Kecelakaan kerja ini menjadi pengingat penting tentang perlunya penerapan standar keselamatan kerja yang ketat di semua proyek konstruksi. Investigasi yang menyeluruh diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan keselamatan para pekerja.