Kejari Kapuas Dampingi RSUD Soemarno Hindari Korupsi Pembangunan

Kejaksaan Negeri Kapuas resmi mendampingi RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dalam pembangunan untuk mencegah korupsi dan memastikan proyek berjalan sesuai aturan, termasuk proyek pembangunan gedung UTD, rehabilitasi paviliun, dan peningkatan.

#konten ai
Kejaksaan Negeri Kapuas resmi mendampingi RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dalam pembangunan untuk mencegah korupsi dan memastikan proyek berjalan sesuai aturan, termasuk proyek pembangunan gedung UTD, rehabilitasi paviliun, dan peningkatan. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas berkomitmen dampingi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dalam pembangunan bebas korupsi. Hal ini ditegaskan Kepala Kejari Kapuas, Luthcas Rohman, di Kuala Kapuas, Kamis (30/1). Kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kerjasama serupa tahun-tahun sebelumnya, bertujuan mewujudkan rumah sakit sebagai wilayah bebas korupsi.

Pendampingan hukum ini mencakup perlindungan, pembinaan, dan pengayoman terkait pengelolaan kebijakan, keuangan, dan pelayanan kesehatan. Kejari Kapuas menekankan pentingnya kredibilitas, profesionalitas, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan rumah sakit, sesuai peraturan berlaku. Pembangunan infrastruktur rumah sakit juga harus memenuhi standar dan spesifikasi khusus, berbeda dengan bangunan umum. Hal ini untuk mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Agus Waluyo, mengatakan MoU ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. Tahun 2025, RSUD berencana membangun beberapa proyek strategis, termasuk pembangunan gedung Unit Transfusi Darah (UTD), rehabilitasi paviliun, rehabilitasi IGD, rehabilitasi ruang melati (VIP), penambahan daya listrik, dan pengadaan genset.

Semua proyek tersebut membutuhkan pendampingan hukum dari Kejari Kapuas. Pendampingan ini memastikan pelaksanaan proyek sesuai rencana dan terhindar dari masalah hukum akibat kelalaian dalam proses pembangunan. Dengan kerjasama ini, diharapkan pembangunan RSUD dapat berjalan lancar, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kapuas.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Budi Suyanto
B
Reporter Budi Suyanto
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Kejati Kaltara Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Rp8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara telah memeriksa delapan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung BPSDM Kaltara senilai Rp8 miliar, termasuk pejabat pembuat komitmen dan kontraktor, serta menggeledah Kantor PUPR Perkim Kaltara untuk mengumpulkan b

#planetantara
Sidang Korupsi Proyek Shelter Tsunami Lombok Utara: Dakwaan terhadap Dua Terdakwa

Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana korupsi proyek shelter tsunami Lombok Utara tahun 2014, menjerat dua terdakwa dengan kerugian negara Rp18,4 miliar.

Korupsi
Kejati Papua Barat Usut Aliran Dana Korupsi Jalan Mogoy-Merdey Rp8,5 Miliar

Kejati Papua Barat menyelidiki aliran dana korupsi proyek jalan Mogoy-Merdey senilai Rp8,5 miliar di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang melibatkan beberapa tersangka dan potensi penambahan tersangka baru.

Korupsi
Kepala Desa di Aceh Utara Didakwa Korupsi Dana Desa Rp516 Juta

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Keuchik (Kepala Desa) Gampong Lhok Reudeup, Aceh Utara, Abdul Hamid, telah melakukan korupsi dana desa senilai Rp516 juta yang merugikan keuangan negara pada tahun 2020 dan 2021.

#konten ai
RSUD Sepaku Siap Dukung Layanan Kesehatan Ibu Kota Nusantara

RSUD Sepaku di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah rampung dibangun dan siap memberikan layanan kesehatan, khususnya bagi pekerja konstruksi dan warga di Ibu Kota Nusantara.

Sumber Antara
Prasetyo Edi Bantah Tahu Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengaku tidak mengetahui proses pengadaan lahan rusun di Cengkareng yang kini tengah diselidiki Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi.

#konten ai
BNN Palangka Raya dan RSUD Kapuas Jalin Kerja Sama P4GN

BNN Kota Palangka Raya dan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas menjalin kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba (P4GN) di lingkungan tenaga kesehatan, melalui pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas.

#konten ai
Eks Dirut PPSJ Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta terkait korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp0 di Jakarta Timur, dengan kerugian negara mencapai Rp256 miliar.

Jakarta
Kejari Lombok Tengah Cegah DPO Korupsi Gunung Tunak Kabur ke Luar Negeri

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengajukan pencekalan terhadap Suherman, DPO kasus korupsi proyek jalan menuju TWA Gunung Tunak senilai Rp3 miliar yang ambrol setelah serah terima, dengan kerugian negara Rp333 juta.

Sumber Antara
Kasus Korupsi Gedung PA Mukomuko: Penyidikan Masih Berjalan

Kejari Mukomuko memastikan penyidikan kasus korupsi pembangunan gedung Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2023 terus berlanjut, meskipun beberapa saksi sulit dipanggil karena berada di luar daerah bahkan antar pulau.

Sumber Antara