LIVE

Kejari Kaur Sita 60 Bundel Dokumen Kasus Korupsi Perjalanan Dinas

Kejaksaan Negeri Kaur menyita 60 bundel dokumen dan laptop dari Sekretariat DPRD Kaur terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2023 senilai Rp11 miliar dari total anggaran Rp16 miliar.

korupsi
Kejaksaan Negeri Kaur menyita 60 bundel dokumen dan laptop dari Sekretariat DPRD Kaur terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2023 senilai Rp11 miliar dari total anggaran Rp16 miliar. (©© 2025 Antaranews)

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menggeledah Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu pada 24 Januari 2024. Penggeledahan tersebut membuahkan hasil berupa penyitaan sekitar 60 bundel dokumen dan sebuah laptop terkait dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2023.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kaur, Bobby Muhammad Ali Akbar, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Dokumen yang disita meliputi perjalanan dinas tahun 2023. Selain dokumen, tim juga mengamankan sebuah laptop. Semua barang bukti akan diperiksa dan saksi-saksi terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Penggeledahan dilakukan di seluruh ruangan Sekretariat DPRD, termasuk ruang keuangan, humas, umum, dan staf umum. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejari Kaur dalam mengusut tuntas kasus ini.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2024. LHP tersebut menemukan indikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif senilai Rp11 miliar dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp16 miliar.

Menurut Bobby, kerugian negara tersebut disebabkan oleh perjalanan dinas fiktif. Modusnya, nama staf dan honorer dipinjam untuk perjalanan dinas yang tidak mereka lakukan. Banyak staf dan honorer mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPJ.

Kerugian negara sebesar Rp11 miliar dibebankan kepada para pejabat, mantan anggota DPRD Kaur, staf, dan honorer, berdasarkan LHP BPK RI 2024. Kejari Kaur akan terus menyelidiki kasus ini dan memproses hukum para pihak yang bertanggung jawab.

Proses hukum selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi. Kejari Kaur berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena nilainya yang cukup signifikan dan melibatkan banyak pihak di lingkungan DPRD Kaur.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Laode Masrafi
L
Reporter Laode Masrafi
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Sumber Antara
Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Miliar dalam Kasus Korupsi Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyita Rp2,5 miliar sebagai barang bukti korupsi pengelolaan keuangan Perusda pertambangan Bara Kaltim Sejahtera tahun 2017-2020, yang merugikan negara hingga Rp21 miliar.

#planetantara
Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Miliar dalam Kasus Korupsi Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyita Rp2,5 miliar sebagai barang bukti korupsi pengelolaan keuangan Perusda pertambangan Bara Kaltim Sejahtera tahun 2017-2020, yang merugikan negara hingga Rp21 miliar.

#planetantara
Kejagung Sita Dokumen dan Uang Miliaran Rupiah di Rumah Riza Chalid Terkait Kasus Korupsi Pertamina

Penggeledahan di rumah pengusaha minyak Riza Chalid oleh Kejagung membuahkan hasil berupa penyitaan dokumen, uang tunai Rp833 juta dan US$1.500 terkait dugaan korupsi di Pertamina.

#planetantara
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan

Kejari Ogan Ilir menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR, JE, dan penyedia jasa, AI, sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Kuang Dalam-Beringin Dalam tahun 2019 senilai Rp2 miliar, mengakibatkan kerugian negara Rp894 juta.

Sumber Antara
Kejari Bireuen Periksa 73 Saksi Kasus Korupsi Bimtek Dana Desa Rp1,12 Miliar

Kejaksaan Negeri Bireuen telah memeriksa 73 saksi terkait kasus korupsi bimbingan teknis (bimtek) dana desa senilai Rp1,12 miliar yang melibatkan dua tersangka, Subarni dan Teguh Mandiri Putra.

korupsi dana desa
Pj. Gubernur DKI Dukung Pemeriksaan Wali Kota Jakpus Terkait Dugaan Korupsi Disbud

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan dukungan penuh terhadap pemeriksaan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta senilai Rp150 miliar.

Sumber Antara
KPK Periksa PNS DPR Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua PNS Setjen DPR dan Sekretaris Jenderal DPR terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020, dengan potensi kerugian negara miliaran rupiah.

Sumber Antara
KPK Sita Deposito Rp6,4 Miliar Terkait Korupsi PT INTI

KPK menyita deposito Rp6,4 miliar dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop di PT INTI tahun 2017-2018, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp120 miliar.

Sumber Antara
Dugaan Korupsi Hibah PAUD Papua Selatan Rp6 Miliar, Polisi Periksa 12 Saksi

Polres Merauke selidiki dugaan korupsi dana hibah PAUD Papua Selatan tahun 2023 senilai Rp6 miliar, dengan kerugian negara ditaksir Rp4,6 miliar dan Sekretaris PAUD diduga sebagai tersangka.

#planetantara
Kejagung Sita Rp565 Miliar Terkait Kasus Impor Gula 2015-2016

Kejaksaan Agung menyita Rp565 miliar dari sembilan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016, termasuk pengembalian kerugian negara senilai Rp578 miliar.

#planetantara
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara