Kejari Pontianak Musnahkan Barang Bukti 106 Perkara: Sabu, Ekstasi hingga Obat Ilegal

Kejari Pontianak memusnahkan barang bukti dari 106 perkara, termasuk narkoba seperti sabu dan ekstasi, serta obat-obatan ilegal, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga ketertiban administrasi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (22/4) kemarin, melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 106 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti ini meliputi berbagai jenis barang, mulai dari narkoba hingga obat-obatan tradisional tanpa izin edar. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Kejari Pontianak dalam menegakkan hukum dan menjaga tertib administrasi pengelolaan barang bukti.

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Pontianak, Samuel Fernandes Hutahayan, menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai jenis perkara. Rinciannya meliputi 16 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, 23 perkara tindak pidana umum lainnya, dan 67 perkara tindak pidana narkotika serta zat adiktif. Pemusnahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemusnahan barang bukti ini diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari aktivitas ilegal. Kejari Pontianak menegaskan bahwa proses pemusnahan ini hanya dilakukan setelah proses hukum terhadap perkara tersebut selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini memastikan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti.

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari kurang lebih 56,24 gram sabu dan 6,79 gram ekstasi. Kedua jenis narkotika ini merupakan barang bukti penyisihan yang diterima Kejari Pontianak pada tahap kedua penanganan perkara. Selain narkotika, sejumlah produk jamu atau obat-obatan tradisional berbagai merek yang tidak memiliki izin edar juga dimusnahkan.

"Obat-obatan ini dimusnahkan karena diedarkan tanpa izin resmi. Keputusan pemusnahan didasarkan pada fakta bahwa barang-barang tersebut ilegal dari sisi peredaran," tegas Samuel Fernandes Hutahayan. Proses pemusnahan dilakukan dengan prosedur yang ketat dan diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Proses pemusnahan barang bukti ini juga melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kejari Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pemusnahan barang bukti merupakan langkah penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bukan hanya untuk menjaga ketertiban administrasi, tetapi juga untuk mencegah barang bukti tersebut disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat. Dengan memusnahkan barang bukti, Kejari Pontianak memberikan pesan tegas bahwa kejahatan tidak akan ditoleransi.

Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Melihat barang bukti yang telah mereka peroleh dimusnahkan dapat menjadi peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum, yaitu menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Kejari Pontianak berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi instansi penegak hukum lainnya dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti. Komitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan terus ditingkatkan.

Pemusnahan barang bukti ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan kejahatan. Dengan mengurangi jumlah barang bukti yang beredar, potensi kejahatan dapat diminimalisir. Kejari Pontianak akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Pemusnahan barang bukti oleh Kejari Pontianak merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Proses yang transparan dan sesuai prosedur hukum ini menegaskan komitmen Kejari Pontianak dalam menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Semoga langkah ini dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan hukum.