Kejati NTB Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Masjid Agung Bima, Rp78 Miliar Dipertanyakan

Kejaksaan Tinggi NTB telah memeriksa lima saksi terkait dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, yang sebelumnya ditangani KPK dan ditemukan penyimpangan anggaran Rp8,4 miliar oleh BPK.

Mataram, 18 Februari 2025 - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar. Setidaknya lima saksi telah diperiksa dalam penyelidikan yang kini memasuki tahap krusial. Kasus ini menarik perhatian publik karena skalanya yang besar dan implikasi terhadap pembangunan infrastruktur publik di NTB.

Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, membenarkan pemeriksaan tersebut. "Untuk Masjid Agung Bima, kami masih melakukan penyelidikan," ujar Enen di Mataram, Selasa lalu. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk petugas pajak, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), ahli konstruksi, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan kontraktor proyek.

Proses penyelidikan ini melibatkan koordinasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Kerja sama ini penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran dan mengungkap potensi penyimpangan yang terjadi. Kejati NTB secara teliti menelusuri setiap aspek proyek untuk memastikan keadilan dan transparansi.

Kasus ini sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V, telah melakukan cek fisik proyek dan koordinasi dengan Kejati NTB. Setelah melakukan telaah mendalam, Kejati NTB akan mengambil langkah hukum jika ditemukan unsur melawan hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB juga telah mengeluarkan temuan terkait proyek ini. BPK mencatat dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp8,4 miliar. Temuan ini menjadi salah satu dasar Kejati NTB untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kejati NTB saat ini tengah fokus pada pengumpulan bukti dan keterangan saksi untuk memperkuat proses hukum.

Meskipun Kejati NTB telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proyek, belum ada rencana untuk memeriksa Wakil Gubernur NTB terpilih, Indah Dhamayanti Putri, meskipun ia pernah menjabat sebagai Bupati Bima saat proyek berlangsung. Kejati NTB menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan jika diperlukan dan ditemukan bukti keterlibatannya.

Proyek Masjid Agung Bima dikerjakan melalui kerja sama operasional (KSO) antara PT Brahmakerta Adiwira dan PT Budimas, dua perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Dompu. Kejati NTB akan terus menyelidiki peran kedua perusahaan ini dalam proyek tersebut. Proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima ini menjadi sorotan penting dalam upaya penegakan hukum dan transparansi di NTB. Kejati NTB berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan, termasuk koordinasi dengan KPK dan BPK, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor pembangunan infrastruktur publik.

Proses penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTB. Publik menantikan hasil penyelidikan dan proses hukum selanjutnya dalam kasus ini.