Kemdagri Minta Pemda Gelar Operasi Pasar Hadapi Kenaikan Harga Komoditas

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pokok seperti minyak goreng, gula, dan cabai di sejumlah wilayah Indonesia.

Jakarta, 24 Februari 2025 - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Tomsi Tohir, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan operasi pasar guna mengatasi lonjakan harga komoditas pokok yang signifikan di berbagai daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor tersebut, kenaikan harga komoditas terjadi di sejumlah daerah pada minggu ketiga Februari 2025. Minyak goreng mengalami kenaikan di 170 kabupaten/kota, gula pasir di 160 kabupaten/kota, dan cabai merah di 159 kabupaten/kota. Kenaikan harga juga terpantau pada bawang putih (143 kabupaten/kota), cabai rawit (123 kabupaten/kota), dan beras (96 kabupaten/kota). "Kami sangat berharap di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga ini, mau tidak mau harus segera melakukan operasi pasar," tegas Tomsi dalam keterangannya.

Tomsi menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret dari pemda untuk mencegah berlanjutnya tren kenaikan harga. Ia juga mengingatkan bahwa jika pemda tidak mengambil tindakan yang telah ditetapkan pemerintah, maka kenaikan harga akan terus berlanjut dan berdampak luas pada masyarakat.

Tomsi secara khusus menyoroti kenaikan harga bawang putih yang mencapai 99 persen berasal dari impor. Menurutnya, masalah utama terletak pada distribusi yang kurang efisien. "Ketika komoditas tersebut masuk, harga seharusnya bisa stabil," ujarnya. Ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan distribusi komoditas impor berjalan lancar, terutama menjelang Lebaran, mengingat potensi kenaikan harga bawang putih hingga 200 persen dan mencapai Rp120.000 per kilogram pada Lebaran sebelumnya. "Mohon teman-teman bisa menanggapi ini," imbuhnya.

Rakor juga membahas pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memahami dinamika harga di masing-masing daerah. Tomsi mengungkapkan keprihatinannya karena masih ada pejabat daerah yang belum turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar. Ia berharap TPID segera bergerak cepat dan memastikan pelaksanaan tugas dengan baik. "Apalagi tentunya minggu depan itu kepala daerah yang baru mulai efektif bertugas, dan kita akan memulai rapat kita dengan kepala daerah yang baru. Tolong tentunya Bapak/Ibu sekalian sebagai staf betul-betul turun ke lapangan mengecek pasar," pinta Tomsi.

Kementerian/lembaga (K/L) juga didorong untuk melakukan perhitungan distribusi komoditas secara cermat hingga sampai ke konsumen. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat dan mencegah terjadinya disparitas harga yang signifikan antara produsen dan konsumen.

Tomsi menekankan pentingnya peran TPID dalam memantau dan mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Ia berharap TPID dapat segera turun ke lapangan, melakukan pengecekan pasar, dan mengambil langkah-langkah terbaik untuk mengatasi kenaikan harga komoditas. "Kami berharap tim TPID yang hadir sekarang betul-betul segera turun, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ambil langkah yang terbaik, kemudian kita akan lihat hasilnya di minggu depan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa kita untuk mempertahankan tidak terjadi kenaikan harga," pungkas Tomsi.

Kesimpulannya, koordinasi yang erat antara Kemdagri, pemda, Kemendag, dan TPID sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga komoditas dan melindungi daya beli masyarakat. Operasi pasar dan pengawasan distribusi menjadi langkah penting yang harus segera diimplementasikan untuk mencegah kenaikan harga yang lebih tinggi di masa mendatang. Peran aktif semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pengendalian inflasi.