Kemendagri Dorong Optimalisasi Aset Daerah lewat Pemanfaatan BMD

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Langkah ini diyakini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini.

Diskusi publik yang diadakan di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, membahas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan ini merevisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Maurits menekankan pentingnya diskusi ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait implementasi peraturan tersebut. "Diskusi publik ini sangat strategis dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024," ujarnya.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mencakup berbagai perubahan penting, termasuk terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian BMD. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pengelolaan BMD dapat dioptimalkan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Maurits menjelaskan bahwa BMD merupakan aset penting yang mendukung operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, pemanfaatan BMD secara strategis sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ia berharap pemerintah daerah dapat memahami dan mengimplementasikan pemanfaatan BMD secara maksimal.

"Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak memerlukan persetujuan DPRD dan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelas Maurits.

Kemendagri optimistis bahwa Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan BMD yang lebih optimal, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Kita semua berharap Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat," pungkas Maurits.

Dengan adanya dorongan dari Kemendagri ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMD. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi yang efektif dari Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Langkah Kemendagri ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan pengelolaan aset daerah yang optimal, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan aset daerah merupakan langkah strategis yang didorong oleh Kemendagri. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi landasan hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah. Keberhasilan implementasi peraturan ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.