Kemendukbangga dan Kemenko PMK Kolaborasi Perbarui Data Stunting untuk Sasar Tepat

Kementerian PPKB dan Kemenko PMK berkolaborasi memperbarui data stunting untuk intervensi tepat sasaran guna menurunkan angka stunting di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendukbangga) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bekerja sama untuk memperbarui data stunting nasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan tepat sasarannya kebijakan penurunan stunting di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam audiensi antara Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, dan Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, di Jakarta, Jumat (7/3).

Kedua pejabat tinggi tersebut sepakat bahwa data yang akurat dan mutakhir sangat krusial dalam upaya pencegahan stunting. Budi Setiyono menjelaskan bahwa setiap tahunnya, sekitar 20 persen data stunting diverifikasi dan divalidasi. Namun, tahun ini jumlahnya lebih sedikit demi efisiensi. "Tahun 2024 lalu kami telah mengumpulkan data 72 juta dari 84 juta keluarga. Data ini berbasis rumah tangga yang cukup komprehensif, tidak hanya numerik," jelas Budi.

Kemendukbangga/BKKBN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, bertanggung jawab atas Pendataan Keluarga (PK) setiap lima tahun sekali, dengan pemutakhiran data tahunan. Pemutakhiran PK tahun ini akan menyasar 2-3 juta keluarga pada Juli 2025, dengan prioritas pada data keluarga yang belum diperbarui sejak 2021. Proses pemilihan sampel untuk verifikasi dan validasi dilakukan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai tindak lanjut audiensi, Kemenko PMK dan Kemendukbangga akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting. Imam Machdi menekankan pentingnya metodologi yang tepat dalam kolaborasi ini agar intervensi stunting lebih tepat sasaran. "Kemenko PMK membangun sebuah model untuk melakukan pencegahan. Namun, model ini belum ada metodologi yang pas. Prinsipnya, jika ada metodologi yang bagus dan terstandar, semua pihak bisa menerapkan hal yang sama sehingga kebijakan bisa bergerak secara bersama," ujar Imam.

Data dari Kemendukbangga/BKKBN menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat 75.653.359 keluarga yang terdata, dengan lebih dari 40 juta pasangan usia subur yang membutuhkan binaan dan layanan pemerintah. Pemutakhiran data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang prevalensi stunting di Indonesia dan membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. Dengan data yang lebih akurat dan metodologi yang tepat, diharapkan upaya penurunan stunting di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemutakhiran data ini meliputi:

• Verifikasi dan validasi data stunting yang telah ada.
• Pengumpulan data baru dari 2-3 juta keluarga pada Juli 2025.
• Pengembangan metodologi yang tepat untuk intervensi stunting.
• Pemanfaatan data BPS untuk meningkatkan akurasi data.

Dengan adanya kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan upaya penurunan stunting di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.