Kemenko PMK Perkuat Ekonomi Haji: Dorong Ekspor dan Transformasi Digital

Kemenko PMK mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji di Arab Saudi melalui peningkatan ekspor, transformasi digital, dan optimalisasi layanan logistik untuk memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) gencar mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji di Arab Saudi. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan haji, tak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga ekonomi.

Warsito menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan layanan haji terus dilakukan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan haji agar semakin optimal.

Salah satu inovasi penting adalah penguatan ekosistem ekonomi haji lewat ekspor produk Indonesia. Pada tahun 2024, ekspor bumbu nusantara untuk katering jamaah haji mencapai 70 ton. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 1,7 juta kotak makanan siap saji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah (Armuzna), dengan potensi peningkatan hingga 5-6 juta kotak. Kebutuhan pendukung lainnya, seperti sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi, juga menjadi fokus perhatian.

Transformasi digital juga menjadi kunci peningkatan layanan haji. Penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary memungkinkan pemantauan kesehatan jamaah secara real-time. Kemenko PMK, sebagai koordinator penyelenggaraan haji antar kementerian dan lembaga, berperan penting dalam memastikan sinergi antar pemangku kepentingan.

Peningkatan layanan logistik menjadi fokus utama. Pengiriman barang dari dan ke Arab Saudi membutuhkan layanan yang berkualitas dan kompetitif. PT Pos Indonesia, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpengalaman, diharapkan dapat berperan strategis dalam hal ini. Kemenko PMK mengapresiasi kontribusi PT Pos Indonesia dalam peningkatan layanan logistik haji.

Warsito mengakui tantangan utama dalam layanan logistik haji adalah menjaga kualitas dan daya saing global. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan layanan yang diberikan mampu bersaing di pasar internasional. Dengan optimalisasi seluruh aspek, mulai dari ekspor produk hingga transformasi digital dan logistik, diharapkan ekosistem ekonomi haji dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Ke depan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan haji, baik dari sisi spiritual maupun ekonomi. Penguatan ekosistem ekonomi haji ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Inovasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.