LIVE

Kemenkum Optimalkan Sertifikasi Merek: 11.074 Dokumen Selesai dalam 5 Hari

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menyelesaikan 11.074 sertifikasi merek dalam waktu 5 hari kerja lewat program optimalisasi yang melibatkan pelatihan pegawai dan pengawasan ketat, bertujuan meningkatkan efisiensi dan layanan.

kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menyelesaikan 11.074 sertifikasi merek dalam waktu 5 hari kerja lewat program optimalisasi yang melibatkan pelatihan pegawai dan pengawasan ketat, bertujuan meningkatkan efisiensi dan layanan. (©© 2025 Antaranews)

Kemenkumham Sukses Optimalkan Layanan Sertifikasi Merek

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menyelesaikan 11.074 dokumen sertifikasi merek hanya dalam waktu lima hari kerja. Prestasi ini merupakan hasil dari program optimalisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan sertifikasi merek.

Mengapa dan Bagaimana Optimalisasi Dilakukan?

Langkah cepat Kemenkumham ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan sertifikasi merek. Program optimalisasi dimulai dengan pelatihan intensif bagi para pegawai yang ditugaskan untuk menangani sertifikasi merek. Pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas tim dalam menyelesaikan dokumen. Selanjutnya, semua pegawai, khususnya Tim Kerja Sertifikasi di Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Merek, bekerja dengan target dan evaluasi yang lebih ketat.

Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Merek DJKI, Ranie Utami Ronie, menyatakan bahwa kerja keras tim memastikan seluruh dokumen diselesaikan tepat waktu agar proses pendaftaran merek berjalan lancar. Ia menekankan komitmen DJKI untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

Sistem yang Lebih Efisien untuk Masa Depan

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa program ini tak hanya bertujuan menyelesaikan tunggakan, tetapi juga membangun sistem yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang. Pengawasan ketat dilakukan oleh Kepala Subdirektorat terkait dengan laporan berkala kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Hermansyah sendiri secara berkala memantau progres sertifikasi lewat sistem e-Proline untuk memastikan kelancaran proses.

Sebelumnya, hambatan jaringan internet kerap mengganggu proses sertifikasi. Dengan optimalisasi ini, diharapkan masalah tersebut dapat diminimalisir. Hermansyah menegaskan bahwa inovasi ini tidak hanya untuk mengatasi masalah saat ini, namun juga untuk mencegah hambatan serupa di masa depan.

Dukungan Bagi Pelaku Usaha

Upaya optimalisasi ini menunjukkan keseriusan DJKI dalam mendukung pelaku usaha yang bergantung pada perlindungan merek untuk keberlanjutan bisnis mereka. Program ini juga selaras dengan komitmen DJKI untuk menciptakan layanan pendaftaran merek yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan sertifikasi merek.

Kesimpulan

Kemenkumham melalui DJKI menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan layanan publik, khususnya dalam hal sertifikasi merek. Penyelesaian 11.074 dokumen dalam waktu 5 hari kerja merupakan bukti nyata dari keberhasilan program optimalisasi. Ke depannya, DJKI optimistis layanan pendaftaran dan sertifikasi merek di Indonesia akan semakin baik dan efisien, mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual nasional. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Hisar Sitanggang
H
Reporter Hisar Sitanggang
Kemenkumham Kembangkan Peternakan Domba Garut di Nusakambangan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana mengembangkan peternakan domba Garut di Nusakambangan sebagai program pembinaan warga binaan dan pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan pihak terkait serta melibatkan warga binaan dan pegawai lapas.

Kemenkumham
Kemenkum Sulteng Optimalkan Layanan Hukum hingga ke Wilayah Terpencil

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkoordinasi dengan Ditjen AHU untuk optimalkan layanan administrasi hukum, termasuk di wilayah terpencil, demi peningkatan efisiensi dan aksesibilitas.

#planetantara
Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama

Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako berkolaborasi untuk meningkatkan layanan hukum di daerah, mencakup sosialisasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan program magang bagi mahasiswa.

konten ai
Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama

Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako berkolaborasi untuk meningkatkan layanan hukum di daerah, mencakup sosialisasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan program magang bagi mahasiswa.

konten ai
Kemenkum Kalsel Optimalkan Penegakan Hukum PPNS di Kalimantan Selatan

Kemenkumham Kalsel tingkatkan efektivitas penegakan hukum PPNS dengan memastikan tertib administrasi dan sinergi antar aparat penegak hukum dalam menangani berbagai tindak pidana.

Kemenkumham
Kerja Sama Kemendes dan Kemenkum Percepat Pengesahan Badan Hukum BUMDes

Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mempercepat proses hukum BUMDes agar seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum yang sah, ditandai dengan penandatanganan MoU di Jakarta.

Kemenkumham
Kemenkumham Jaga Tata Kelola BMN di Tengah Transformasi

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tetap optimal selama proses transformasi organisasi, demi menjaga akuntabilitas dan kinerja.

Sumber Antara
Kemenkum Kalsel: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sumber Antara
Pejabat Kemenkumham Sulut Baru Diminta Bekerja Lebih Optimal

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, meminta 11 pejabat baru yang dilantik untuk bekerja secara optimal, menjaga nilai ASN Berakhlak, dan fokus mengembangkan keahlian demi kemajuan instansi.

konten ai
Kemenkum Kalsel Perkuat Organisasi, Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkum Kalsel melakukan perombakan organisasi dan promosi jabatan ASN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang optimal, sejalan dengan visi misi Kementerian Hukum dan arahan Presiden.

ASN
Kemenkeu Dorong Padang Optimalkan Pengelolaan Sampah, Hemat Rp42,2 Miliar

Kementerian Keuangan mendorong Pemkot Padang untuk mengelola sampah secara lebih efektif guna mengurangi biaya operasional hingga Rp42,2 miliar dan mengalihkan anggaran ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Sumber Antara
Kemenkumham Sulsel Dorong Pemanfaatan Maksimal Aplikasi E-Harmonisasi

Kemenkumham Sulsel mendorong jajarannya untuk memaksimalkan aplikasi E-Harmonisasi demi optimalisasi dan efektifitas proses harmonisasi produk hukum daerah, seiring dengan peluncuran aplikasinya pada 25 Februari 2025.

#planetantara
Kemenkumham Luncurkan Prodi Analis Kekayaan Intelektual di Poltekpin Tahun 2025

Kementerian Hukum dan HAM berencana membuka Prodi Analis Kekayaan Intelektual di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) pada tahun 2025 untuk mencetak ahli di bidang kekayaan intelektual dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber Antara