LIVE

Kemenkumham: Aturan Petugas Imigrasi Bawa Senpi Sedang Diproses

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi masih dalam proses penyelesaian, guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum keimigrasian.

kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi masih dalam proses penyelesaian, guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum keimigrasian. (©© 2025 Antaranews)

Petugas Imigrasi dan Senjata Api: Aturan Baru dalam Proses

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan peraturan pemerintah (PP) terkait penggunaan senjata api (senpi) oleh petugas imigrasi saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Saffar Muhammad Godam, di Jakarta pada Minggu, 19 Januari. Meskipun demikian, pihak Kemenkumham belum menetapkan target waktu penyelesaiannya. Saffar menekankan bahwa proses penyelesaian PP ini akan terus dikebut agar dapat segera rampung.

Latar Belakang dan Alasan Pengaturan Senpi

PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian yang disahkan pada 17 Oktober 2024. Pasal 3 ayat (4) UU tersebut menyebutkan bahwa pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senpi untuk penegakan hukum dan keamanan negara, dengan ketentuan penggunaan yang diatur lebih lanjut. Penggunaan senpi oleh petugas imigrasi ini bukan untuk tujuan pamer kekuatan, melainkan untuk menjamin keselamatan jiwa petugas dan mendukung penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA).

Pertimbangan Keamanan dan Penegakan Hukum

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Silmy Karim (saat masih menjabat Direktur Jenderal Imigrasi), pernah menjelaskan perlunya pemberian senpi kepada petugas imigrasi. Beliau menuturkan, "Mereka (WNA), dalam beberapa kasus, memberikan perlawanan, dan itu terbukti dua anggota kami gugur dalam periode saya menjabat. Di sini perlu untuk dilengkapi dalam konteks keselamatan jiwa anggota saya, bela diri, bukan untuk gagah-gagahan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya aspek keamanan dan penegakan hukum dalam konteks tugas imigrasi.

Proses dan Tahapan Penyelesaian PP

Saat ini, Kemenkumham tengah fokus pada proses penyusunan PP tersebut. Belum ada informasi detail mengenai tahapan yang telah dilalui dan yang akan datang. Namun, pemerintah memastikan bahwa PP ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga penggunaan senpi oleh petugas imigrasi dilakukan secara terukur, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Proses penyusunan PP tentang penggunaan senpi oleh petugas imigrasi sedang berjalan. Kemenkumham menekankan bahwa aturan ini dibuat untuk menjamin keamanan petugas dan mendukung penegakan hukum keimigrasian, bukan untuk tujuan lain. Proses penyelesaian PP ini diharapkan dapat segera selesai, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.

Artikel ini ditulis oleh
Editor D.Dj. Kliwantoro
D
Reporter D.Dj. Kliwantoro
Sinergi Kemenkumham-BIN Riau Perkuat Penegakan Hukum

Kemenkumham Riau dan BIN Daerah Riau menjalin sinergi untuk meningkatkan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban di Riau, mencakup pengawasan warga binaan, pencegahan penyalahgunaan dokumen imigrasi, dan deteksi dini gangguan keamanan.

Sumber Antara
Pengamat Hukum: Pembagian Kewenangan Tetap Penting dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Pengamat hukum Teguh Purnomo menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam penegakan hukum Indonesia untuk mencegah kekacauan, terutama dengan revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Sumber Antara
Kemenkumham Sumsel Harmonisasi 5 Raperda/Raperkada OKI, Pastikan Aturan Selaras

Kemenkumham Sumsel telah melakukan harmonisasi terhadap lima Raperda dan Raperkada Kabupaten OKI pada Januari 2025 untuk memastikan keselarasan aturan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah tersebut.

konten ai
Kemenkumham Sumsel Harmonisasi 5 Raperda/Raperkada OKI, Pastikan Aturan Selaras

Kemenkumham Sumsel telah melakukan harmonisasi terhadap lima Raperda dan Raperkada Kabupaten OKI pada Januari 2025 untuk memastikan keselarasan aturan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah tersebut.

konten ai
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Kemenkumham Kembangkan Peternakan Domba Garut di Nusakambangan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana mengembangkan peternakan domba Garut di Nusakambangan sebagai program pembinaan warga binaan dan pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan pihak terkait serta melibatkan warga binaan dan pegawai lapas.

Kemenkumham
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.

Sumber Antara
Kemenkumham Layani 1.075 Pembuatan Paspor di Peringatan HBI ke-75

Kemenkumham melayani pembuatan 1.075 paspor di acara Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Jakarta, sekaligus mengenalkan dokumen keimigrasian dan mendukung UMKM.

UMKM
Kerja Sama Kemendes dan Kemenkum Percepat Pengesahan Badan Hukum BUMDes

Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mempercepat proses hukum BUMDes agar seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum yang sah, ditandai dengan penandatanganan MoU di Jakarta.

Kemenkumham
Kemenkumham Resmi Sahkan Kepengurusan Dekopin: Bambang Haryadi Pimpin Organisasi

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang baru di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi, hasil Munas Desember 2024, membuka babak baru bagi perkoperasian Indonesia.

konten ai
Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon Jamin Kepastian Hukum

Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon perkuat sinergi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Maluku melalui peningkatan pelayanan publik dan edukasi hukum.

Kepastian Hukum
Kemenkum Kalsel: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sumber Antara
Kemenkumham Usul Rekonstruksi Anggaran Rp3,3 Triliun demi Efisiensi

Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun untuk tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp2,2 triliun demi efisiensi sesuai Instruksi Presiden.

Sumber Antara