Kemenkumham Jateng Harmonisasikan Tiga Raperda Kota Pekalongan untuk Regulasi yang Lebih Baik

Kemenkumham Jawa Tengah melakukan pengharmonisasian tiga rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Pekalongan untuk memastikan keselarasan dan kualitas regulasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah (Jateng) baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Pekalongan. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan dan kualitas regulasi di daerah tersebut.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Heni Susila Wardoyo, menjelaskan bahwa pengharmonisasian raperda ini sangat penting untuk memastikan keselarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik aturan dan memastikan implementasi peraturan daerah yang efektif dan efisien. Kegiatan ini juga memastikan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Heni menekankan pentingnya menjaga kualitas peraturan daerah agar implementatif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pekalongan. "Selain itu, tentunya juga menjaga kualitas peraturan daerah agar implementatif," katanya dalam keterangan resmi.

Tiga raperda Kota Pekalongan yang diharmonisasikan oleh Kemenkumham Jateng meliputi Raperda tentang bangunan gedung, Raperda tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga raperda ini dinilai memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan di Kota Pekalongan.

Raperda tentang bangunan gedung, misalnya, akan mengatur standar bangunan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Sementara Raperda tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan akan mengatur tata kelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tertib dan aman. Sedangkan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan melakukan penyesuaian terhadap peraturan pajak daerah agar lebih efektif dan efisien.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, turut mendampingi Kakanwil dalam kegiatan ini. Kehadirannya menunjukkan komitmen Kemenkumham Jateng dalam memastikan proses pengharmonisasian raperda berjalan dengan lancar dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Heni Susila Wardoyo menekankan pentingnya harmonisasi regulasi untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah secara efektif dan efisien. Regulasi yang harmonis akan menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik aturan. Selain itu, regulasi yang baik juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas keadilan.

Kegiatan pengharmonisasian ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk bagian hukum dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Surakarta juga turut berpartisipasi secara daring melalui aplikasi Zoom. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya pengharmonisasian ini, diharapkan Kota Pekalongan akan memiliki regulasi yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. "Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan regulasi yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat Kota Pekalongan," ujar Heni.

Proses pengharmonisasian raperda ini merupakan langkah penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Pekalongan. Dengan regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.