Kemenkumham Sulbar Dorong Notaris Tingkatkan Kinerja Layanan Hukum

Kemenkumham Sulbar meminta notaris di Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan administrasi, khususnya pelaporan bulanan, guna mencegah pencucian uang dan terorisme serta meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) meminta peningkatan kinerja notaris. Permintaan ini disampaikan menyusul temuan pelanggaran administrasi, terutama terkait laporan bulanan, yang terungkap dari pemeriksaan protokol notaris pada awal tahun 2024. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, menekankan pentingnya perbaikan layanan hukum yang diberikan oleh notaris di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Sekretariat Majelis Pengawas Notaris Provinsi Sulbar, beberapa notaris belum patuh dalam hal administrasi, khususnya laporan bulanan. Hal ini menjadi catatan penting dan evaluasi bagi Kemenkumham Sulbar untuk mendorong peningkatan layanan hukum secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja notaris, Kemenkumham Sulbar telah berkoordinasi dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam meningkatkan profesionalisme notaris di Sulawesi Barat.

Tidak hanya peningkatan layanan, pengawasan juga menjadi fokus utama. Majelis Pengawas Notaris Sulbar didorong untuk bertindak profesional dan menindak tegas notaris yang melanggar aturan yang berlaku. Ketepatan waktu pelaporan bulanan, paling lambat 15 hari setelah bulan berakhir, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap notaris.

Peran notaris dalam mencegah tindak kejahatan juga menjadi sorotan. Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, notaris memiliki posisi strategis untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu, notaris diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan proaktif dalam mengidentifikasi serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Hal ini penting dalam upaya pencegahan kejahatan ekonomi berskala besar.

Kemenkumham Sulbar berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Sulbar guna meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan kinerja notaris. Tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Barat.