Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kementerian Hukum dan HAM Sulbar telah melakukan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati Mamuju Tengah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baru-baru ini menyelesaikan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamuju Tengah. Harmonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Proses ini melibatkan identifikasi dan penyelarasan aturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mencegah tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulbar, Sunu Tedy Maranto, menjelaskan bahwa enam Ranperbup yang diharmonisasi mencakup berbagai sektor penting. Diantaranya, Ranperbup tentang manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Ranperbup tentang pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah (BLUD) pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan Ranperbup tentang pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu dan berprestasi. Ketiga Ranperbup ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, harmonisasi juga mencakup Ranperbup tentang sistem remunerasi pada Puskesmas BLUD Kabupaten Mamuju Tengah, perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 12 tahun 2022 tentang inovasi daerah, serta pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Harmonisasi ini menunjukan upaya terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan sumber daya di Mamuju Tengah.
Enam Ranperbup yang Diharmonisasi
Berikut keenam Ranperbup yang telah dan sedang diharmonisasi oleh Kemenkumham Sulbar:
- Ranperbup Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Ranperbup Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas
- Ranperbup Pemberian Beasiswa Anak Tidak Mampu dan Berprestasi
- Ranperbup Sistem Remunerasi Puskesmas BLUD Kabupaten Mamuju Tengah
- Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah
- Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
Proses harmonisasi ini dilakukan dengan sangat teliti dan cermat untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik aturan yang dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Hasil Harmonisasi dan Langkah Selanjutnya
Dari enam Ranperbup tersebut, dua di antaranya telah dinyatakan selesai diharmonisasi. Empat Ranperbup lainnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan dan masukan dari Kemenkumham Sulbar. Perbaikan ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar Ranperbup tersebut dapat segera diundangkan dan diimplementasikan.
Sunu Tedy Maranto berharap, setelah seluruh Ranperbup tersebut selesai diharmonisasi dan diundangkan, pelayanan publik di Kabupaten Mamuju Tengah akan meningkat secara signifikan. Selain itu, harmonisasi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui regulasi yang lebih tertib dan kondusif.
Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjalankan program-program pembangunan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Proses ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.