LIVE

KemenPANRB Imbau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Kementerian PANRB meminta seluruh instansi pemerintah segera menyampaikan laporan kinerja tahun 2024 paling lambat Februari-Maret 2025 melalui aplikasi ESR, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas layanan publik.

akuntabilitas
Kementerian PANRB meminta seluruh instansi pemerintah segera menyampaikan laporan kinerja tahun 2024 paling lambat Februari-Maret 2025 melalui aplikasi ESR, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas layanan publik. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengingatkan seluruh instansi pemerintah untuk segera menyerahkan laporan kinerja tahun 2024. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2025.

KemenPANRB saat ini tengah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP akan menjadi landasan bagi kementerian/lembaga dalam mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan indikator kinerja utama (IKU). Dengan SAKP, diharapkan tercipta keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) untuk mencapai target pembangunan nasional.

Lebih lanjut, SAKP diharapkan mampu menciptakan keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif. Tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai target, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Sistem ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto, memberikan penjelasan lebih rinci terkait tenggat waktu pelaporan. Menteri/pimpinan lembaga wajib menyerahkan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PANRB paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya, batas waktu penyerahan untuk tahun 2024 adalah 28 Februari 2025.

Sementara itu, Gubernur/Bupati/Walikota harus menyerahkan laporan kinerja tahunan kepada Menteri PANRB paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya tanggal 27 Maret 2025. Laporan kinerja tahunan ini menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD mencakup hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah, meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Laporan kinerja tahunan tersebut terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Erwan kembali menegaskan tenggat waktu penyerahan laporan kinerja Kementerian/Lembaga tahun 2024 adalah 28 Februari 2025, dan untuk LPPD tahun 2024 adalah 27 Maret 2025. KemenPANRB menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan ini.

Untuk Kementerian/Lembaga, laporan kinerja tahun 2024 harus menyertakan informasi Prioritas Nasional (PN) yang diampu. Proses pengumpulan laporan dilakukan melalui aplikasi ESR KemenPANRB di https://esr.menpan.go.id/ pada menu Laporan Kinerja. Penggunaan aplikasi ini diwajibkan untuk memastikan terintegrasinya data dan kemudahan akses informasi.

Dasar hukum penyampaian laporan kinerja ini tertuang dalam beberapa peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Imbauan ini telah disampaikan melalui Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/6/AA.05/2025. Surat tersebut dapat diakses melalui tautan bit.ly/PenyampaianLaporanKinerja2024. KemenPANRB berharap semua instansi pemerintah dapat mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Laode Masrafi
L
Reporter Laode Masrafi
KemenPANRB Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran

Kementerian PANRB tetap utamakan program penting demi kualitas layanan publik, meski ada efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan optimalisasi teknologi digital sebagai solusinya.

Sumber Antara
Layanan Publik Tetap Jalan Saat Isra Miraj dan Imlek: Imbauan MenPANRB

Jelang libur Isra Miraj dan Imlek 2025, Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dengan sejumlah penyesuaian, memastikan layanan esensial tetap tersedia bagi masyarakat.

MenpanRB
Kementerian PANRB Sesuaikan Pola Kerja Fleksibel: Tingkatkan Produktivitas ASN

Kementerian PANRB melakukan penyesuaian pola kerja fleksibel atau FWA untuk meningkatkan produktivitas ASN, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang optimal, sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021.

Sumber Antara
Kementerian PANRB Sesuaikan Pola Kerja Fleksibel: Tingkatkan Produktivitas ASN

Kementerian PANRB melakukan penyesuaian pola kerja fleksibel atau FWA untuk meningkatkan produktivitas ASN, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang optimal, sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021.

Sumber Antara
Kemkominfo dan KemenPANRB Akselerasi Transformasi Digital Pemerintahan

Kementerian Kominfo dan KemenPANRB memperkuat sinergi untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan, dengan fokus pada layanan publik yang adaptif dan terintegrasi, serta dukungan infrastruktur dan sistem yang memadai.

Sumber Antara
KemenPANRB Terapkan Kerja Fleksibel Sejak Pandemi COVID-19

Kementerian PANRB telah menerapkan sistem kerja fleksibel, baik dari segi lokasi maupun waktu, sejak pandemi COVID-19, sebagai respons terhadap upaya efisiensi anggaran.

Sumber Antara
Pemkab Bogor Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas: Efisiensi demi Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bogor memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai bentuk efisiensi belanja daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan harapan peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan masyarakat.

#planetantara
Efisiensi Anggaran Kemenkes: Layanan Kesehatan Masyarakat Tetap Terjaga?

Anggota Komisi IX DPR RI dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun tidak akan mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan hanya akan melakukan realokasi dana dan penghematan pada pos-p

Sumber Antara
DPR Setujui Efisiensi Belanja Bappenas Rp1 Triliun Lebih untuk APBN 2025

Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Bappenas sebesar Rp1,002 triliun untuk APBN 2025, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Sumber Antara
Evaluasi Layanan Kemenkumham Jateng di MPP Surakarta: Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Kemenkumham Jawa Tengah melakukan evaluasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Surakarta untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, serta menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN RB.

konten ai
Mal Pelayanan Publik Bengkayang: Efisiensi dan Kemudahan Layanan Warga

Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, luncurkan mal pelayanan publik terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, sesuai Perpres Nomor 89 Tahun 2021.

Sumber Antara
Kejari Batam Raih Penghargaan Layanan Inklusif Terbaik dari Kemenpan-RB

Kejari Batam meraih penghargaan pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan dari Kemenpan-RB, berkat fasilitas ramah disabilitas dan kerjasama dengan Pemkot Batam serta SLB.

#planetantara
Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Masyarakat Tak Terdampak Efisiensi Anggaran Rp19 Triliun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19 triliun tidak akan mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan memangkas anggaran kegiatan non-esensial.

Sumber Antara