KemenPPPA dan Pemprov Lampung Koordinasikan Kasus Perkawinan Anak di Lampung Timur

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkoordinasi dengan Pemprov Lampung terkait kasus perkawinan anak di Lampung Timur yang bermula dari penggerebekan dua pelajar dan viral di media sosial.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tengah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menangani kasus perkawinan anak yang melibatkan dua pelajar di Kabupaten Lampung Timur. Kasus ini bermula dari penggerebekan warga terhadap sepasang remaja yang berduaan di sebuah rumah pada Minggu, 9 Februari 2024, dan videonya viral di media sosial.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menyatakan bahwa koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Lampung sedang berlangsung. "Ini masih kami koordinasikan dengan DP3A Provinsi Lampung," ujar Nahar dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penanganan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan terbaik bagi kedua remaja tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, sepasang remaja pelajar di Kabupaten Lampung Timur digerebek warga saat berada di dalam sebuah rumah. Video penggerebekan ini kemudian tersebar luas di media sosial, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Menindaklanjuti penggerebekan tersebut, kedua keluarga remaja tersebut memutuskan untuk menikahkan kedua anak mereka secara agama.

Meskipun telah dinikahkan, kasus ini tetap menjadi perhatian serius. Pernikahan anak merupakan pelanggaran hukum dan berdampak buruk bagi masa depan anak. KemenPPPA dan Pemprov Lampung berkomitmen untuk memastikan agar kasus ini ditangani secara tepat dan melindungi hak-hak kedua remaja tersebut.

Selain menangani dampak dari perkawinan anak, pihak kepolisian juga tengah menyelidiki penyebaran video penggerebekan tersebut. Penyebaran video tanpa izin tersebut melanggar privasi dan berpotensi dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses hukum akan terus berjalan untuk mengusut tuntas kasus ini.

KemenPPPA menekankan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang luas, termasuk pada kesehatan fisik dan mental anak, pendidikan, serta masa depan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak menjadi prioritas utama.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan kasus-kasus serupa dan memberikan dukungan bagi upaya perlindungan anak. Penting untuk memahami bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dihentikan.

Langkah-langkah pencegahan perkawinan anak meliputi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perkawinan anak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk mewujudkan Indonesia bebas dari perkawinan anak.

Kasus perkawinan anak di Lampung Timur ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Koordinasi antara KemenPPPA dan Pemprov Lampung menunjukkan komitmen untuk menangani kasus ini secara serius dan memastikan perlindungan bagi kedua remaja yang terlibat. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas perlu terus ditingkatkan untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan bangsa.