Kemensos dan KPAI Jalin Kerja Sama Perkuat Perlindungan Anak
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beraudiensi untuk meningkatkan perlindungan anak melalui harmonisasi data dan evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Jakarta, 18 Februari 2024 - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar audiensi penting guna meningkatkan perlindungan anak di Indonesia. Pertemuan tersebut difokuskan pada harmonisasi data dan evaluasi pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), menandai langkah signifikan dalam upaya melindungi anak-anak rentan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan pentingnya harmonisasi data dengan KPAI, terutama terkait pengawasan anak-anak rentan. "Setelah DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) diterapkan, pencocokan data terkait anak-anak rentan menjadi prioritas utama," jelas Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta.
Harmonisasi Data dan Perlindungan Anak
Harmonisasi data tidak hanya mencakup anak-anak rentan, tetapi juga anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan anak penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan basis data yang komprehensif dan akurat untuk mendukung program perlindungan anak yang lebih efektif.
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin. KPAI berharap Kemensos tetap memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, terutama korban kekerasan, di tengah upaya efisiensi anggaran. "Perlindungan optimal bagi anak-anak korban harus tetap menjadi prioritas," tegas Ai Maryati Solihah.
Evaluasi LKS dan Peningkatan Standar
Audiensi juga membahas evaluasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Banyak LKS yang beroperasi tanpa sumber daya memadai dan sertifikasi infrastruktur yang standar, sehingga berpotensi mengeksploitasi anak. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Kemensos dan KPAI.
Ai Maryati Solihah menjelaskan, "Banyak LKS yang belum memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang memadai, bahkan menjadi kedok eksploitasi anak. Kemensos menargetkan untuk menertibkan hal ini pada tahun 2025, berdasarkan milestone data dan roadmap yang telah disusun bersama."
Kemensos dan KPAI berkomitmen untuk meningkatkan standar operasional LKS. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan LKS menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak merugikan anak. Standarisasi infrastruktur dan pelatihan SDM menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan LKS.
Langkah Konkret Menuju Perlindungan Anak yang Lebih Baik
Kerja sama antara Kemensos dan KPAI ini menandai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia. Harmonisasi data dan evaluasi LKS merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan terintegrasi. Dengan adanya data yang akurat dan LKS yang berkualitas, diharapkan upaya perlindungan anak dapat lebih optimal dan terarah.
Ke depannya, kolaborasi antara Kemensos dan KPAI akan terus ditingkatkan untuk memastikan semua anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak Indonesia.
Komitmen ini juga menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam melindungi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Dengan sinergi yang kuat antara Kemensos dan KPAI, diharapkan perlindungan anak di Indonesia akan semakin terjamin dan terwujud.