Kementan Kembangkan Proyek Peternakan Sapi 10.000 Hektare di Sumba Timur

Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan proyek percontohan pengembangan peternakan sapi di Sumba Timur, NTT, memanfaatkan lahan transmigrasi seluas 10.000 hektare untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan.

Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi proyek percontohan pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini memanfaatkan lahan seluas 10.000 hektare dari kawasan transmigrasi, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan nasional secara berkelanjutan. Proyek ini diumumkan pada Minggu, 18 Mei 2023, dan melibatkan kerja sama dengan mitra internasional serta konsorsium peternakan dalam negeri.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa proyek ini akan mengoptimalkan lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pengembangan peternakan sapi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan, khususnya dalam hal daging dan susu. Kerja sama dengan mitra internasional seperti Asia Beef dari Brasil akan memberikan akses teknologi modern dan skema pembiayaan terintegrasi.

Selain dukungan teknologi dan pendanaan, Kementan juga akan memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada sumber daya manusia di lapangan. Tujuannya adalah agar proyek percontohan ini dapat berjalan maksimal dan menjadi model replikasi untuk pengembangan peternakan di daerah lain di Indonesia. Pemerintah berharap proyek ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi daging sapi nasional.

Proyek percontohan peternakan di Sumba Timur merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ekosistem investasi peternakan nasional yang terintegrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan lahan transmigrasi sebagai basis pengembangan kawasan industri peternakan. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyatakan komitmen untuk mengalokasikan sekitar 525.000 hektare dari total 3,1 juta hektare lahan HPL transmigrasi untuk mendukung industri peternakan.

Berbeda dengan skema sebelumnya, lahan transmigrasi tidak lagi dibagikan secara individu. Masyarakat akan mengelola lahan secara kolektif sebagai aset korporasi dan bermitra dengan investor melalui skema Kerja Sama Usaha Inklusif (KSUI). Skema ini dianggap lebih adil dan berkelanjutan, memberikan masyarakat bagian kepemilikan dan kesempatan untuk bekerja sama langsung dengan investor.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menambahkan bahwa pengembangan kawasan industri peternakan terintegrasi akan menghubungkan peternakan sapi potong dan perah dengan industri pengolahan hilir. Integrasi ini akan mencakup pengolahan susu dan daging olahan, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Kementan akan memastikan tersedianya teknologi modern dan skema pembiayaan yang terintegrasi untuk mendukung keberhasilan proyek ini. Kerja sama dengan mitra internasional dan konsorsium peternakan dalam negeri akan menjadi kunci dalam hal ini. Teknologi modern diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan.

Skema pembiayaan yang terintegrasi akan memastikan aksesibilitas pendanaan bagi para peternak, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara optimal. Ketersediaan teknologi dan pembiayaan yang memadai akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek percontohan ini.

Dengan dukungan teknologi dan pembiayaan yang memadai, diharapkan proyek ini dapat menjadi model yang sukses dan dapat direplikasi di daerah lain. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan produksi daging dan susu nasional, serta mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Proyek ini juga akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan. Pelatihan dan pendampingan akan diberikan kepada para peternak agar mereka mampu mengelola peternakan mereka secara modern dan efisien. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang proyek ini.

Secara keseluruhan, proyek percontohan peternakan di Sumba Timur ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas peternakan nasional dan mencapai kemandirian pangan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proyek ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.