Kementerian LHK Minta Jabar Evaluasi Ulang Rencana Tata Ruang Akibat Banjir Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau ulang rencana tata ruang wilayahnya setelah banjir Jakarta, yang diduga dipicu pengurangan kawasan lindung seluas 1,4 juta hektare.

Banjir besar yang baru-baru ini melanda Jakarta Raya telah mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi ulang terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hal ini terkait dengan pengurangan kawasan lindung seluas 1,4 juta hektare yang dikhawatirkan memperparah risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu lalu.

Menurut Menteri Nurofiq, evaluasi dilakukan setelah pihaknya menganalisis penyebab banjir Jakarta. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara di Jakarta berasal dari Jawa Barat. Pengurangan kawasan lindung di Jawa Barat, yang banyak berfungsi sebagai daerah tangkapan air, dinilai sebagai salah satu faktor penyebab meluasnya dampak banjir di Jakarta.

"Kami meminta peninjauan ulang rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang mencakup pengurangan hampir 1,4 juta hektare kawasan lindung," tegas Menteri Nurofiq. Beliau menekankan pentingnya evaluasi rencana tata ruang untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana banjir di masa mendatang.

Kementerian LHK telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Barat, para bupati, dan wali kota terkait permintaan peninjauan rencana tata ruang wilayah tersebut. Surat tersebut merupakan bagian dari langkah evaluasi KLHK pasca-banjir yang terjadi awal tahun ini. Tidak hanya itu, KLHK juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang Jawa Barat dengan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh KLHK sendiri. Padahal, AMDAL merupakan prasyarat revisi rencana tata ruang.

Lebih lanjut, Menteri Nurofiq menyatakan bahwa KLHK juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa kembali izin lingkungan yang telah diberikan kepada beberapa unit usaha. Unit usaha tersebut diduga turut berkontribusi terhadap semakin parahnya kondisi banjir di sekitar DAS Ciliwung dan Bekasi. "Kami telah merinci hal ini dalam surat tersebut, termasuk nama dan lokasi perusahaan-perusahaan tersebut," ungkap Menteri Nurofiq.

Langkah tegas KLHK ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peninjauan rencana tata ruang dan evaluasi izin lingkungan diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir di masa mendatang dan melindungi lingkungan hidup.

Pengurangan kawasan lindung seluas 1,4 juta hektare di Jawa Barat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah peningkatan risiko banjir. Kawasan lindung, terutama yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sangat penting untuk menyerap air hujan dan mencegah terjadinya banjir. Dengan berkurangnya kawasan lindung, kemampuan daerah aliran sungai dalam menampung dan mengalirkan air akan berkurang, sehingga meningkatkan risiko banjir.

Selain banjir, pengurangan kawasan lindung juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim mikro. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang wilayah.

KLHK berharap dengan adanya peninjauan ulang rencana tata ruang Jawa Barat, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Perencanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah bencana alam dan melindungi lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang diambil KLHK ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, Indonesia dapat mencegah terjadinya bencana alam dan melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang.