Kenaikan Harga Kedelai: Kopti Jateng Adu Keluh Kesah ke Gubernur
Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah mengadukan kenaikan harga kedelai kepada Gubernur Jateng, berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi atas permasalahan ini.
Semarang, 7 Mei 2025 - Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga kedelai kepada Gubernur Jawa Tengah. Kenaikan harga ini berdampak signifikan terhadap produktivitas usaha para produsen tahu dan tempe di Jawa Tengah. Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro, mengungkapkan bahwa harga kedelai telah meroket sejak Maret 2025, mencapai Rp9.800 per kilogram dari harga sebelumnya, Rp8.400 per kilogram. Kenaikan ini, diiringi menipisnya stok kedelai impor, mengancam keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe di Jawa Tengah.
Kebutuhan kedelai di Jawa Tengah mencapai hampir 40.000 ton per bulan, dengan 90 persen di antaranya merupakan impor dari Amerika Serikat. Minimnya stok impor dan tingginya harga kedelai telah menimbulkan keresahan di kalangan produsen tahu dan tempe. "Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat terhadap gejolak yang terjadi," ungkap Sutrisno Supriantoro dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah.
Sutrisno juga menekankan pentingnya peningkatan produksi kedelai dalam negeri agar para produsen tahu dan tempe tidak lagi bergantung pada impor. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi fluktuasi harga kedelai di pasar internasional dan menjamin keberlanjutan usaha mereka. Ia berharap pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas kedelai lokal sebagai solusi jangka panjang.
Tanggapan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Menanggapi aduan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa pengaturan tata niaga kedelai berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia menyatakan kesiapannya untuk membantu mengomunikasikan permasalahan ini kepada pihak terkait di tingkat pusat. "Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kami harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi kita juga harus punya kreasi sendiri agar koperasi kita eksis," jelas Gubernur Luthfi.
Gubernur Luthfi juga sepakat dengan usulan untuk meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas kedelai, khususnya di daerah Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Ia menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah untuk mempelajari dan menindaklanjuti hal ini.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan bahwa meskipun harga kedelai mengalami kenaikan, harga tersebut masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp12.000 per kilogram. Dengan demikian, menurutnya, Pemprov Jateng belum dapat melakukan intervensi berupa pemberian subsidi.
"Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi," tegas Sujarwanto. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu langkah lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga kedelai.
Ancaman Terhadap Industri Tahu Tempe
Kenaikan harga kedelai yang signifikan berdampak langsung pada industri tahu dan tempe di Jawa Tengah. Para produsen menghadapi dilema antara mempertahankan kualitas produk dan menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif. Jika harga jual dinaikkan, dikhawatirkan akan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika harga jual dipertahankan, maka keuntungan produsen akan berkurang bahkan bisa mengalami kerugian.
Situasi ini menuntut solusi komprehensif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peningkatan produksi kedelai dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan harga. Selain itu, diperlukan juga dukungan kebijakan yang dapat membantu para produsen tahu dan tempe untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.
Kopti Jateng berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib para produsen tahu dan tempe yang merupakan bagian penting dari perekonomian Jawa Tengah. Solusi yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi industri tahu dan tempe di masa mendatang.