Kepastian Hukum Agraria: Kunci Entaskan Kemiskinan dan Wujudkan Kedaulatan Pangan

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya kepastian hukum sumber agraria bagi petani dan masyarakat adat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang akan dibahas pada Asia Land Forum 2025.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menegaskan pentingnya kepastian hukum atas sumber agraria sebagai kunci utama dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan mencapai kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025.

Dewi Kartika menekankan bahwa forum internasional yang akan dihadiri 500 peserta dari 15 negara ini, terdiri dari organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan perwakilan pemerintah, akan memiliki sesi khusus 'Indonesia Day'. Sesi ini akan fokus pada aksi bersama dalam pelaksanaan reforma agraria, pembangunan desa, dan pengembangan koperasi rakyat.

Puncak acara 'Indonesia Day' akan ditandai dengan penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil dan kementerian terkait. Kementerian yang diundang meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Dewi, joint statement ini sangat penting sebagai landasan dan komitmen bersama pemerintah untuk memastikan adanya roadmap pembangunan yang jelas. Dengan begitu, upaya mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif melalui kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat adat terkait sumber daya agraria.

Dewi menjelaskan bahwa penyelarasan visi antara masyarakat, organisasi sipil, dan pemerintah sangatlah krusial. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan reforma agraria sebagai strategi utama dalam mewujudkan swasembada pangan, pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan perdesaan, dan penguatan badan usaha koperasi.

Keberhasilan strategi ini membutuhkan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat. Oleh karena itu, Asia Land Forum 2025 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria dalam mengatasi permasalahan agraria di Indonesia.

Asia Land Forum 2025 sendiri merupakan hasil kolaborasi antara KPA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sajogyo Institute, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Keempat lembaga ini merupakan anggota Koalisi Pertanahan Nasional di Indonesia, dan bekerja sama dengan mitra strategis seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Dengan adanya forum ini diharapkan tercipta solusi komprehensif untuk permasalahan agraria yang selama ini menghambat kemajuan pembangunan di Indonesia. Kepastian hukum atas sumber agraria menjadi fokus utama, karena hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Melalui 'Indonesia Day' dan joint statement yang akan dihasilkan, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.