Khofifah Tekankan Keselarasan Program Daerah Jatim dengan Provinsi dan Nasional

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan program pembangunan di Jawa Timur selaras dengan program nasional dan provinsi, serta mendorong percepatan penyelesaian RPJMD kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan di tingkat daerah dengan program provinsi dan nasional. Hal ini disampaikan setelah beliau menutup rangkaian serah terima jabatan (sertijab) kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Timur di Kabupaten Lumajang, Jumat (7/3).

Penutupan sertijab di Lumajang dipilih Khofifah sebagai simbol penyelesaian prosesi sertijab seluruh kepala daerah di Jawa Timur yang diselesaikan tepat 14 hari setelah pelantikan. Beliau juga menyampaikan sejumlah pesan penting terkait pembangunan daerah, khususnya dalam konteks penyesuaian program dengan skala yang lebih luas.

Khofifah meminta seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing dalam waktu enam bulan. Lebih lanjut, beliau menegaskan pentingnya keselarasan program daerah dengan RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Saya telah berpesan agar masing-masing kabupaten/kota harus menyelesaikan RPJMD yang juga berseiring dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Insya Allah kami juga akan mempercepat RPJMD provinsi selesai dalam tiga bulan supaya bisa jadi rujukan dari RPJMD kabupaten/kota se-Jatim," ujarnya.

Khofifah memberikan perhatian khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih periode 2025-2030, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma. Beliau menekankan pentingnya program ketahanan daerah di Lumajang yang selaras dengan Asta Cita kedua, yaitu ketahanan nasional. Khofifah mencontohkan pentingnya ketahanan energi, pangan, serta sumber air dan irigasi sebagai basis ketahanan daerah Lumajang.

Salah satu skema yang diusulkan untuk mendukung ketahanan daerah adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Probolajang. Khofifah menjelaskan bahwa proyek ini membutuhkan kesepakatan antara tiga kepala daerah: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. "Harus final kemudian bisa mencari opsi pendanaannya, seperti menggunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau jika mengacu pada istilah yang dipakai Menteri Keuangan adalah Innovatife Financing atau Triple P (Public Private Partnership)," jelasnya.

Terkait Sabo DAM, Khofifah menyatakan akan melakukan pengecekan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Jika memungkinkan, pembangunan Sabo DAM untuk mengendalikan aliran lahar, sedimen, atau debris akan segera direalisasikan. "Mudah-mudahan sinergi dan kebersambungan dari satu program ke yang lain dapat terus bisa memberikan peningkatan, kesejahteraan dan kemakmuran di Kabupaten Lumajang," harapnya.

Khofifah juga menyinggung capaian pembangunan di Lumajang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, perekonomian Lumajang tahun 2024 mencapai 4,52 persen, di bawah capaian provinsi sebesar 4,93 persen. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2024 mencapai 70,31, meningkat 0,94 poin dibanding tahun 2023 dan untuk pertama kalinya berkategori tinggi.

Persentase penduduk miskin Lumajang per Maret 2024 sebesar 8,65 persen, turun 0,28 poin dibanding Maret 2023. Jumlah penduduk miskin berkurang 2,77 ribu jiwa selama periode tersebut. Khofifah berharap Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dapat meningkatkan capaian yang kurang dan mempertahankan capaian yang sudah baik.

Secara keseluruhan, Khofifah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan di Jawa Timur. Keselarasan program antara tingkat daerah, provinsi, dan nasional menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan arahan dan evaluasi yang diberikan oleh Gubernur Khofifah, diharapkan pembangunan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lumajang, dapat terus mengalami peningkatan dan kemajuan.