KKP Dorong Hilirisasi Kelautan-Perikanan: Dorong Ekonomi dan Keberlanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi pengembangan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan perekonomian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memimpin inisiatif strategis untuk mengembangkan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, memperkuat perekonomian nasional, dan mendukung keberlanjutan sektor ini. Langkah ini melibatkan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, menandai upaya komprehensif untuk memajukan industri kelautan dan perikanan Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, menjelaskan bahwa kebijakan kawasan hilirisasi ini sedang dalam tahap penyusunan. Kebijakan tersebut akan menetapkan lokasi-lokasi strategis sebagai pusat pengelolaan terintegrasi, mulai dari praproduksi hingga pemasaran. Budi menekankan pentingnya parameter komoditas unggulan dan karakteristik lokasi dalam menentukan kawasan hilirisasi ini. "Kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan harus memiliki parameter komoditas unggulan dan karakteristik lokasi," kata Budi di Jakarta, Selasa.

Kawasan hilirisasi ini akan memiliki fungsi vital dalam pengelolaan hasil penangkapan dan budidaya ikan, serta penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan. Strategi hilirisasi yang diterapkan meliputi implementasi market intelligence, konsolidasi dan sinkronisasi roadmap antar kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola bahan baku. KKP juga telah menyusun Permen KP tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan untuk menjamin kualitas bahan baku hilirisasi, yang saat ini sedang dalam proses pengundangan. "Peraturan tersebut saat ini dalam proses pengundangan, artinya bahan baku untuk hilirisasi memang harus berkualitas," ujar Budi.

Dukungan terhadap inisiatif KKP ini datang dari berbagai kementerian terkait. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Heldy Satrya Putera, menyatakan kesiapan BKPM untuk mendukung hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. Ia melihat potensi besar dalam pengembangan hilirisasi, seperti garam industri untuk industri soda ash dan cangkang kapsul dari rumput laut. BKPM telah menyiapkan blueprint investasi, termasuk peta jalan hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kawasan hilirisasi sebagai kawasan industri tematik dan siap bersinergi dalam merumuskan regulasi pembangunannya. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2024, kawasan industri akan mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal. "Rancangan Permen KP akan mengatur tata kelola kawasan industri khusus perikanan dan disinergikan dengan kebijakan nasional yang mengatur terkait pengembangan kawasan," ujar Putu.

Kemenperin siap memberikan berbagai insentif, mulai dari insentif fiskal berupa insentif perpajakan dan kepabeanan hingga insentif non-fiskal seperti kemudahan imigrasi, pertanahan, dan ketenagakerjaan. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan industri di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah memastikan dukungannya terhadap program hilirisasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Komoditas potensial seperti udang, rumput laut, tilapia, dan tuna akan menjadi fokus peningkatan produksi.

KKP berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi dengan meningkatkan produksi perikanan di hulu, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Integrasi yang kuat antara sektor hulu dan hilir akan memastikan keberhasilan program hilirisasi ini. Dengan demikian, pengembangan kawasan hilirisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Inisiatif ini menandakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan dukungan lintas kementerian dan penerapan strategi yang komprehensif, diharapkan program hilirisasi ini akan mampu meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.