KKP Perluas Konservasi Laut: Dorong Perlindungan Ekosistem di Luar Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perlindungan ekosistem laut di luar kawasan konservasi melalui implementasi OECM, demi keberlanjutan ekonomi biru dan target global 30x45.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan langkah strategis untuk memperluas upaya konservasi laut di Indonesia. Bukan hanya fokus pada perluasan kawasan konservasi yang sudah ada, KKP juga mendorong perlindungan ekosistem laut dan pesisir di luar kawasan konservasi tersebut. Strategi ini merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi biru Indonesia dan sejalan dengan target global untuk melindungi 30 persen wilayah perairan pada tahun 2045 (30x45).

Langkah kunci yang dijalankan adalah implementasi Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM). OECM merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi dan memvalidasi wilayah potensial yang dapat dikelola secara efektif untuk konservasi, meskipun wilayah tersebut bukan kawasan konservasi resmi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro, menekankan pentingnya OECM dalam menghubungkan program prioritas perluasan kawasan konservasi dan penataan ruang laut secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Inisiatif ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) KKP, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa OECM bersifat partisipatif dan inklusif, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, perlindungan ekosistem perairan dapat diperluas, menjaga nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan. "OECM memberikan peluang bagi masyarakat adat, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan laut," ujar Firdaus.

Penerapan OECM di Indonesia mengacu pada Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Konservasi Sumber Daya Ikan, dengan Kawasan Berdampak Konservasi sebagai acuan utama. Pendekatan ini dinilai penting untuk melengkapi upaya konservasi yang sudah ada dan berkontribusi pada pencapaian target global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Vice President Rare, Hari Kushardanto, menambahkan bahwa OECM membangun konservasi yang inklusif, memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dan memastikan distribusi manfaat konservasi yang adil. Ia juga menekankan manfaat OECM bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya pesisir dan perikanan, meningkatkan ketangguhan pesisir, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi kemiskinan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menegaskan bahwa konservasi laut merupakan strategi utama dalam memulihkan ekosistem perairan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.

Implementasi OECM merupakan langkah inovatif yang menjanjikan dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, diharapkan Indonesia dapat mencapai target konservasi global dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Manado menjadi bukti nyata dari kolaborasi yang terjalin dalam upaya ini. KKP bekerja sama dengan berbagai mitra konservasi, termasuk WWF, Coral Triangle Center (CTC), Rare, Yayasan Pesisir Lestari (YPL), Konservasi Indonesia, dan Rekam Nusantara Foundation. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan konservasi laut yang lebih luas dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan OECM yang inklusif dan kolaboratif, Indonesia diharapkan mampu mencapai target konservasi 30 persen wilayah perairan pada tahun 2045, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjamin keberlanjutan ekonomi biru bagi generasi mendatang.

Inisiatif ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam upaya konservasi laut di tingkat global.