LIVE

KKP Setop Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: Tegaskan Komitmen Kelestarian Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan akan menindak tegas PT CPS yang terbukti melanggar izin pemanfaatan ruang laut.

kkp
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan akan menindak tegas PT CPS yang terbukti melanggar izin pemanfaatan ruang laut. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak tegas menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, memastikan penyetopan kegiatan yang diduga dilakukan oleh PT CPS ini. Spanduk penghentian kegiatan telah dipasang langsung di lokasi, disaksikan perwakilan PT CPS.

Langkah tegas KKP ini merupakan tindak lanjut pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025. Pemeriksaan tersebut menemukan aktivitas reklamasi seluas 18 m2, berupa galian dan urukan substrat, yang direncanakan sebagai kolam labuh dan sandar kapal. Aktivitas ini jelas melanggar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan 12 Juli 2024. Izin yang diberikan hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area 180 hektare, bukan untuk reklamasi.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) melakukan pengawasan ulang pada 28 Januari 2025. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas reklamasi. Hanya ditemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi.

Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari PT CPS pada 30 Januari 2025. Tujuannya adalah untuk mendalami dugaan pelanggaran dan menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. KKP menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.

KKP berkomitmen memastikan semua kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai izin dan tidak merugikan lingkungan. Pulau Pari, sebagai bagian penting dari ekosistem laut Indonesia, perlu dilindungi. Oleh karena itu, KKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menjaga kelestarian sumber daya kelautan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Kelik Dewanto
K
Reporter Kelik Dewanto
KKP Stop Reklamasi Ilegal di Pulau Pari & Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan reklamasi ilegal di Pulau Pari, sementara Menteri Perhubungan meminta peningkatan antisipasi cuaca ekstrem di sektor transportasi, dan berbagai berita ekonomi lainnya.

konten ai
Pemerintah Hentikan Reklamasi Ilegal Pulau Pari

Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan penghentian reklamasi ilegal di Pulau Pari setelah melakukan inspeksi lapangan dan menemukan pelanggaran izin yang diberikan kepada PT CPS.

reklamasi ilegal
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
KKP Lanjutkan Sanksi PT CPS: Langgar Aturan Pemanfaatan Ruang Laut Kepulauan Seribu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan sanksi administratif terhadap PT CPS karena terbukti melanggar aturan pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan melakukan pembangunan tanpa izin di Pulau Biawak dan Pulau Kudus Lempeng

konten ai
Menteri KKP Curigai Pagar Laut untuk Reklamasi Ilegal di Tangerang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal.

Tangerang
KKP Tindak Tegas Kapal Lakukan Alih Muat Ilegal di Laut Aru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas kapal ikan yang melanggar aturan alih muat ikan di Laut Aru, mengancam keberlanjutan pengelolaan perikanan Indonesia.

#planetantara
KKP Tangani 196 Kasus Reklamasi Laut Ilegal, Termasuk di Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 196 kasus dugaan pelanggaran ruang laut, termasuk kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan menekankan pentingnya tindakan pencegahan.

Pencegahan
Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: PT CPS Diduga Langgar Aturan

Menteri Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari diduga melakukan reklamasi ilegal tanpa izin, melanggar aturan pemanfaatan ruang laut dan berpotensi merusak ekosistem.

KKP
KKP Paksa PT TRPN Bongkar Pagar Laut Ilegal di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkonfirmasi pelanggaran KKPRL oleh PT TRPN di Bekasi, Jawa Barat, dan meminta perusahaan tersebut membongkar pagar laut ilegal serta membayar denda administratif.

Sumber Antara
KKP Sita Dua Kapal Ikan Ilegal di Laut Aru: Modifikasi Alat Tangkap Jadi Masalah Utama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal ikan Indonesia di Laut Aru karena modifikasi alat tangkap yang melanggar aturan, memicu konflik dengan nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut.

konten ai
KKP Pastikan Penindakan Pagar Laut Tangerang Sesuai Aturan, Praperadilan Ditolak

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penindakan terhadap pagar laut di Tangerang sesuai aturan dan telah memenangkan praperadilan terkait kasus tersebut.

#planetantara
KKP Periksa Enam Perangkat Desa Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa enam perangkat desa di Tangerang terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tanpa izin, dan terus mencari pihak-pihak lain yang terlibat.

Sumber Antara