LIVE

KKP Tangani 196 Kasus Reklamasi Laut Ilegal, Termasuk di Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 196 kasus dugaan pelanggaran ruang laut, termasuk kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan menekankan pentingnya tindakan pencegahan.

pencegahan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 196 kasus dugaan pelanggaran ruang laut, termasuk kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan menekankan pentingnya tindakan pencegahan. (©© 2025 Antaranews)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa KKP telah menangani sebanyak 196 kasus pelanggaran ruang laut. Pengungkapan ini menyusul viralnya kasus pemagaran area pesisir di Tangerang, Banten. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Kasus serupa tersebar di berbagai wilayah. Selain di Tangerang, KKP juga telah menangani kasus serupa di Batam, Sidoarjo, Surabaya, dan Bekasi. Bahkan, saat ini KKP tengah menyelidiki laporan dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Sumenep, Jawa Timur. Trenggono menekankan bahwa 'hikmahnya adalah sekarang (banyak yang) peduli kepada laut,' yang sebelumnya seolah 'di punggungi'.

Tindak lanjut KKP terhadap pelanggaran. Trenggono menegaskan bahwa KKP langsung bertindak ketika menemukan atau menerima laporan indikasi pelanggaran ruang laut. KKP berfokus pada aspek administratif sesuai kewenangannya. Mereka berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus tersebut secepat mungkin, sesuai janji kepada Komisi IV DPR RI.

Solusi pencegahan dari Komisi IV DPR. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mengharapkan agar kasus-kasus pagar laut tanpa izin dapat diantisipasi. Titiek menekankan pentingnya langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti yang terjadi di Tangerang dan Bekasi. Ia juga menyoroti banyaknya kasus serupa di daerah lain dan meminta tindakan pencegahan proaktif, bukan reaktif.

Kesimpulan. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi sorotan publik, namun KKP telah lama menangani masalah serupa di berbagai wilayah. Dengan 196 kasus yang ditangani, KKP menegaskan komitmennya untuk melindungi ruang laut Indonesia. Langkah-langkah preventif juga dianggap penting untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
KKP Tunda Cabut Pagar Laut Tanjung Pasir: Proses Hukum Masih Berjalan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunda pencabutan pagar laut ilegal di Tanjung Pasir, Tangerang, menunggu hasil penyidikan dan proses hukum terkait penanaman pagar tersebut.

KKP
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
KKP Periksa Enam Perangkat Desa Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa enam perangkat desa di Tangerang terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tanpa izin, dan terus mencari pihak-pihak lain yang terlibat.

Sumber Antara
KKP Periksa Enam Perangkat Desa Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa enam perangkat desa di Tangerang terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tanpa izin, dan terus mencari pihak-pihak lain yang terlibat.

Sumber Antara
Menteri KKP Curigai Pagar Laut untuk Reklamasi Ilegal di Tangerang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal.

Tangerang
KKP Pastikan Penindakan Pagar Laut Tangerang Sesuai Aturan, Praperadilan Ditolak

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penindakan terhadap pagar laut di Tangerang sesuai aturan dan telah memenangkan praperadilan terkait kasus tersebut.

#planetantara
KKP Periksa 14 Orang Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan terkait pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan menindaklanjuti desakan DPR.

konten ai
Investigasi Pagar Laut Tangerang Berlanjut: KKP Tetapkan Pelanggaran Hukum

Menteri Trenggono memastikan investigasi pagar laut ilegal sepanjang 30 km di Tangerang terus berlanjut, karena melanggar KKPRL dan merugikan nelayan serta ekosistem laut, dengan pembongkaran tahap awal telah dilakukan.

KKP
KKP Bongkar 5km Pagar Laut Ilegal Tangerang, Pengawasan Ruang Laut Diperketat

Menteri KKP Trenggono laporkan pembongkaran 5 km dari 30,16 km pagar laut ilegal di Tangerang, melibatkan TNI AL dan nelayan; KKP akan investigasi, koordinasi, dan perkuat pengawasan ruang laut.

Tangerang
KKP Periksa Nelayan Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa dua nelayan terkait penyelidikan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus ini.

pagarlaut
KKP Selidiki Pemilik Pagar Laut Ilegal Tangerang: Denda Rp18 Juta per Kilometer

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyelidiki kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, dengan potensi denda Rp18 juta per kilometer dan kemungkinan pidana.

Tangerang
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DKP Banten Pastikan Tak Ada Izin

Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menyatakan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ilegal karena tak memiliki izin PKKP, Amdal, dan sertifikasi tanah, dan kini tengah dibongkar oleh TNI AL, KKP, dan nelayan.

ilegal
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelidiki secara profesional dan transparan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, dengan ancaman denda dan proses hukum bagi pelakunya.

pagarlaut