KLH Minta Kawasan Industri Bangun SPKU Antisipasi Polusi Udara

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pengelola kawasan industri siapkan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) untuk antisipasi polusi udara di musim kemarau.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan imbauan penting bagi pengelola kawasan industri di Indonesia. Menjelang musim kemarau, KLH meminta agar seluruh kawasan industri segera menyiapkan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU). Langkah ini merupakan upaya antisipasi dini terhadap potensi peningkatan polusi udara yang kerap terjadi saat musim kemarau tiba. Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.

Pernyataan tersebut disampaikan usai memberikan arahan kepada para pelaku usaha kawasan industri Jabodetabek dan Karawang dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Hanif menjelaskan bahwa meskipun peraturan menteri terkait SPKU belum diterbitkan, KLH akan segera menerbitkan keputusan menteri sebagai langkah sementara. "Karena ini peraturan menterinya belum ada, kami akan memandatkan lebih awal dengan keputusan menteri sampai peraturan menterinya akan dibangun. Sehingga sifatnya semi mandatory," ujar Menteri Hanif.

Tujuan utama pembangunan SPKU di kawasan industri adalah untuk memastikan identifikasi sumber pencemaran udara secara akurat. Data kualitas udara yang diperoleh secara real-time dari SPKU akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah penanganan polusi udara yang tepat dan efektif. Beberapa kawasan industri telah dan akan segera membangun SPKU atau Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk memantau kualitas udara secara otomatis dan berkelanjutan.

Menteri Hanif menjelaskan lebih lanjut bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, khususnya KLH, dengan dunia usaha, terutama yang beroperasi di kawasan industri. Kerjasama ini dinilai krusial dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan jenis pencemaran lainnya.

Pengendalian pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama antara pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah setempat. KLH menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan lingkungan, KLH tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum.

Hanif memberikan peringatan tegas, "Sebagai pimpinan kawasan industri, teman-teman kepala dinas provinsi, kabupaten/kota kalau masih setelah pembinaan, pengarahan, masih juga membandel dan tidak mengindahkan kaedah-kaedah lingkungan. Maka hari ini izinkan saya untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terkait dengan tenant yang kemudian tidak mematuhi kaedah-kaedah tata lingkungan."

Langkah KLH untuk meminta pembangunan SPKU di kawasan industri merupakan langkah proaktif dalam mengantisipasi peningkatan polusi udara selama musim kemarau. Data yang akurat dan real-time dari SPKU akan sangat membantu dalam identifikasi sumber pencemaran dan penentuan strategi penanggulangan yang tepat.

Keputusan Menteri terkait SPKU akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan komitmen KLH dalam upaya menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara. KLH berharap dengan adanya SPKU, kolaborasi antara pemerintah dan industri akan semakin kuat dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, KLH juga akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan agar seluruh pihak bertanggung jawab dalam menjaga kualitas udara di Indonesia.

Inisiatif KLH untuk meminta pembangunan SPKU di kawasan industri merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian polusi udara. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan industri, serta penegakan hukum yang tegas, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kualitas udara di Indonesia dan melindungi kesehatan masyarakat.