KND Tekankan Pentingnya Memahami Kebutuhan Disabilitas: Aksesibilitas, Akomodasi, dan Partisipasi
Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas, akomodasi layak, dan partisipasi bermakna dalam pembangunan.
Jakarta, 30 April 2024 - Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, menekankan urgensi pemahaman mendalam dari masyarakat dan para pembuat kebijakan terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Hal ini meliputi pemenuhan aksesibilitas, penyediaan akomodasi yang layak, serta partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam audiensi KND dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu lalu, Dante Rigmalia menyatakan bahwa kebijakan afirmatif menjadi kunci untuk mempercepat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. "Kebijakan afirmatif menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," tegasnya.
Tantangan dalam mewujudkan hal tersebut masih sangat kompleks. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi desain ruang publik yang belum inklusif, kurangnya panduan teknis aksesibilitas yang komprehensif, keterbatasan anggaran untuk program inklusi, dan minimnya data spesifik mengenai kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia.
Aksesibilitas, Akomodasi, dan Partisipasi Bermakna
Dante Rigmalia mengungkapkan keprihatinannya karena aksesibilitas, akomodasi layak, dan partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas masih jauh dari ideal. "Aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan partisipasi bermakna ini belum bisa diwujudkan oleh kita semua, apakah aksesibilitas pada layanan publik ataupun aksesibilitas non-fisik," ujarnya.
Akomodasi yang layak, menurut Dante, mencakup berbagai dukungan yang dibutuhkan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya secara setara dengan masyarakat non-disabilitas. Contohnya, penyediaan screen reader dan keyboard braille untuk penyandang disabilitas netra, serta voice to text software bagi penyandang disabilitas tuli.
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Menyediakan dokumen dalam format alternatif, seperti teks besar untuk low vision, braille untuk netra total, dan gambar visual isyarat untuk tuli," merupakan bentuk akomodasi yang krusial.
Ketersediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik, seperti kemudahan akses informasi dan teknologi, sangat penting untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Hal ini mencakup infrastruktur publik yang ramah disabilitas, serta teknologi bantu yang memadai.
Partisipasi Bermakna dalam Pembangunan
KND juga menekankan pentingnya partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional. "Partisipasi bermakna diperlukan agar penyandang disabilitas dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan dan agar keterlibatannya sebagai warga negara diakui," kata Dante Rigmalia.
Partisipasi ini tidak hanya sebatas representasi simbolik, tetapi juga melibatkan penyandang disabilitas secara substansial dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini menuntut adanya mekanisme partisipasi yang inklusif dan efektif.
Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan mereka dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Keterlibatan aktif penyandang disabilitas juga akan memperkaya perspektif dan pengalaman dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Pernyataan KND ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.