Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Sukses Kelola Lobster Indonesia, Kata Pakar UGM

Pakar UGM soroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk keberhasilan pengelolaan lobster di Indonesia, mengatasi penyelundupan dan mendorong budidaya berkelanjutan.

Yogyakarta, 25 April 2024 - Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal Quartil 1 (Q1) Marine Policy pada Agustus 2024 mengungkap fakta mengejutkan terkait pengelolaan lobster di Indonesia. Penelitian yang dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Suadi, menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menyelamatkan populasi lobster dan mencegah kerugian ekonomi negara yang signifikan. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam tentang dinamika kebijakan pengelolaan benih lobster (puerulus) dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

Prof. Suadi menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lobster tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, akademisi, dan terutama masyarakat pesisir. "Keberhasilan pengelolaan lobster hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor," tegas Prof. Suadi dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat. Temuan ini menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan pengelolaan lobster di Indonesia dan betapa pentingnya pendekatan holistik untuk menyelesaikannya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor benih lobster yang diberlakukan sejak 2015, meskipun bermaksud baik untuk melindungi populasi lobster, justru menimbulkan masalah baru. Kurangnya infrastruktur, teknologi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mendukung budidaya lokal menyebabkan lonjakan penyelundupan benih lobster. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga lebih dari Rp1 triliun per tahun akibat praktik ilegal ini.

Salah satu temuan kunci dalam penelitian ini adalah inefektivitas kebijakan pelarangan ekspor benih lobster. Meskipun bertujuan mulia untuk melindungi populasi lobster dan mendorong budidaya lokal, kebijakan ini tidak diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya praktik penyelundupan yang merugikan negara.

Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana penyelundupan benih lobster dilakukan secara tersembunyi, bahkan melalui koper penumpang pesawat. Praktik ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, menunjukkan betapa rumitnya tantangan dalam penegakan hukum di sektor ini. Wawancara dengan nelayan, pengepul, dan perusahaan ekspor memberikan gambaran nyata tentang dampak kebijakan terhadap praktik sehari-hari mereka.

Prof. Suadi menyoroti pentingnya peran pemerintah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator. Pemerintah perlu mendukung nelayan untuk beralih ke budidaya lobster yang berkelanjutan dengan menyediakan dukungan teknologi, pelatihan, dan insentif ekonomi. "Kalau pemerintah hanya melarang tapi tidak menyiapkan sistem pendukung, maka larangan itu hanya akan jadi formalitas di atas kertas," ujarnya.

Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif dalam pengelolaan lobster. Pelarangan ekspor semata dinilai tidak efektif tanpa diimbangi dengan pengembangan sektor budidaya. Sebagai contoh, dibukanya ekspor terbatas pada tahun 2020 menunjukkan penurunan signifikan angka penyelundupan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga nelayan, sangat penting.

Prof. Suadi menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pelonggaran regulasi ekspor dengan pengawasan yang ketat dan sistem distribusi yang transparan. "Ini juga membuktikan bahwa pelaku pasar dapat dengan cepat beradaptasi bila diberi ruang legal untuk bergerak," kata Prof. Suadi. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Kesimpulannya, keberhasilan pengelolaan lobster di Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup dukungan untuk budidaya berkelanjutan dan pengawasan yang efektif, merupakan kunci untuk mengatasi masalah penyelundupan dan memastikan keberlanjutan populasi lobster di masa depan. Tidak cukup hanya dengan pelarangan, tetapi juga perlu adanya dukungan nyata bagi nelayan dan pelaku usaha untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.