Komisi IX DPR Temukan Dugaan Boraks dalam Makanan di Pasar Malang, Jelang Ramadhan!

Komisi IX DPR RI menemukan sembilan sampel makanan mengandung boraks di Pasar Oro-Oro Dowo, Malang, Jawa Timur, hasil sidak yang menimbulkan kekhawatiran menjelang Ramadhan.

Tim Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis, 27 Februari 2024. Hasilnya mengejutkan: ditemukan sembilan dari 28 sampel makanan yang diduga mengandung boraks. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengungkapkan temuan ini kepada awak media, menimbulkan kekhawatiran menjelang bulan Ramadhan.

Penemuan ini berawal dari pengujian 28 sampel makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di lokasi sidak. "Dari 28 sampel yang diperiksa oleh BPOM ternyata ada sembilan yang positif mengandung boraks, paling banyak di sini itu sampelnya itu ikan asin dan teri," ungkap Yahya Zaini. Temuan ini langsung menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI, mengingat bulan Ramadhan yang akan segera tiba.

Lokasi penemuan adalah Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur. Sidak dilakukan oleh Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional menjelang bulan Ramadhan.

Sebagian besar sampel makanan yang positif mengandung boraks adalah ikan asin dan teri. Hal ini menjadi fokus perhatian Komisi IX DPR RI dan BPOM. "Dari 28 sampel yang diperiksa oleh BPOM ternyata ada sembilan yang positif mengandung boraks, paling banyak di sini itu sampelnya itu ikan asin dan teri," tegas Yahya Zaini. Saat ini, BPOM dan Pemerintah Kota Malang tengah menelusuri asal usul ikan asin dan teri tersebut, untuk mengetahui apakah kandungan boraks berasal dari proses pengolahan atau penambahan bahan berbahaya oleh pedagang.

Komisi IX DPR RI meminta BPOM dan Pemerintah Kota Malang untuk segera menyelidiki lebih lanjut asal-usul ikan asin dan teri yang mengandung boraks. "Ini kami masih belum mengetahui apakah dari penjual atau supplier. Nanti perlu diteliti lagi," ujar Yahya Zaini. Langkah ini penting untuk mencegah peredaran makanan berbahaya di pasaran dan melindungi konsumen.

Pemerintah Kota Malang melalui Sekretaris Daerah, Erik Setyo Santoso, menyatakan akan berkoordinasi dengan BPOM untuk menindaklanjuti temuan ini. "BPOM yang tadi melaksanakan pengujian, nanti kami lihat makanan ini kandungan boraks sejauh mana. Tentunya kami dalami, jika makanan tidak memenuhi standar kesehatan akan kami tarik," jelas Erik Setyo Santoso. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan pangan.

Menjelang bulan Ramadhan, Pemerintah Kota Malang berencana meningkatkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual di pasar tradisional. "Kemudian, saat Ramadhan jajarannya akan rutin memantau makanan dan minuman yang dijajakan pedagang sehingga masyarakat bisa mendapatkan jaminan keamanan," tambah Erik Setyo Santoso. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman yang aman dan sehat selama bulan Ramadhan.

Komisi IX DPR RI juga menekankan pentingnya edukasi kepada para pedagang mengenai bahaya penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. "Selain itu, dia meminta pemkot setempat supaya memperkuat langkah edukasi kepada pedagang agar terhindar dari penggunaan bahan-bahan berbahaya. 'Kami akan mengawasi melalui pemda apakah dilaksanakan atau tidak,' kata Yahya." Edukasi yang intensif diharapkan dapat mencegah penggunaan boraks dan bahan berbahaya lainnya.

Yahya Zaini juga mengingatkan pedagang akan konsekuensi hukum jika sengaja menambahkan zat berbahaya ke dalam makanan. "Kalau terjadi kesalahan fatal yang disengaja bisa dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi kalau tidak sengaja diberikan teguran dan diimbau untuk berikutnya tidak dilakukan penjualan," tegasnya. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi kesehatan masyarakat.

Temuan dugaan boraks dalam makanan di Pasar Oro-Oro Dowo, Malang, menjadi perhatian serius menjelang bulan Ramadhan. BPOM, Pemerintah Kota Malang, dan Komisi IX DPR RI akan terus bekerja sama untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.