Komisi X DPR RI Kawal Efisiensi Anggaran: Beasiswa dan UKT Aman

Komisi X DPR RI memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan memengaruhi beasiswa, gaji guru, dan UKT, serta akan mengawasi ketat implementasinya.

#konten ai
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong pendampingan rutin sekolah untuk memastikan validitas data SNBP 2025 dan mencegah masalah seperti keterlambatan pengisian data yang merugikan siswa. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 14 Februari 2024 - Komisi X DPR RI memastikan komitmen pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran beasiswa, gaji dan tunjangan guru, serta Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pengawasan ketat akan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan evaluasi berkala.

Pengawasan Ketat Komisi X DPR RI

Hetifah menjelaskan bahwa Komisi X akan meminta laporan detail dari kementerian terkait mengenai alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan. Verifikasi akan dilakukan untuk memastikan program-program pendidikan tetap berjalan sesuai rencana tanpa penurunan kualitas atau cakupan layanan. "Komisi X akan meminta laporan mengenai penggunaan anggaran dan mengusulkan langkah-langkah korektif jika ditemukan indikasi efisiensi yang berpotensi merugikan kualitas layanan pendidikan," tegas Hetifah.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Komisi X berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan Pemerintah untuk Beasiswa dan UKT

Hetifah meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Pemerintah telah memastikan bahwa anggaran beasiswa dan operasional pendidikan tidak akan terdampak efisiensi. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang menyatakan bahwa layanan pendidikan, termasuk KIP dan berbagai program beasiswa lainnya, akan tetap berjalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan pernyataan serupa. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menegaskan tidak akan ada pemotongan atau pengurangan anggaran beasiswa KIP Kuliah 2025. Pernyataan ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi para penerima beasiswa dan calon penerima beasiswa di Indonesia.

Rincian Program yang Terlindungi

Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbudristek dan Kemendikbudristek pada 12 Februari 2024, telah dikonfirmasi bahwa beberapa pos anggaran penting di sektor pendidikan tidak akan terkena efisiensi. Ini termasuk gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan dosen non-PNS, dan berbagai program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan. Bahkan, anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar Rp2,5 triliun diwajibkan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran 2025.

Kesimpulan

Komisi X DPR RI memainkan peran penting dalam mengawal kebijakan efisiensi anggaran pemerintah agar tidak merugikan sektor pendidikan. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen pemerintah untuk melindungi program-program beasiswa dan operasional pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga dan akses pendidikan yang merata dapat terus terwujud. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Komisi X DPR RI Usul Kajian Izin Tambang Kampus Cegah Penyalahgunaan

Komisi X DPR RI meminta kajian izin pertambangan bagi kampus untuk mencegah penyalahgunaan, terutama pemanfaatan hasil tambang untuk bisnis daripada pendidikan, sementara Wakil Ketua DPR RI melihat potensi tambahan dana bagi universitas.

pendidikan tinggi
Efisiensi Anggaran Pemerintah: KIP Kuliah dan UKT Aman!

Mendikbudristek dan Menkeu memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi beasiswa KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun anggaran 2025.

#planetantara
Apresiasi DPR RI terhadap Kinerja Mendikdasmen dalam 100 Hari Kerja

Komisi X DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap berbagai capaian dan terobosan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam 100 hari kepemimpinannya, terutama kebijakan yang berpihak pada guru dan murid serta fokus pa

pendidikanindonesia
ANTARA Aman dari Efisiensi Anggaran, Komisi VII DPR RI Akan Kunjungi Kantor

ANTARA, lembaga berita negara, memastikan tidak terkena dampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan tetap menerima dana PSO dari Kemenkeu, Komisi VII DPR RI berencana mengunjungi kantor ANTARA untuk meninjau kinerjanya.

Sumber Antara
Komisi VII DPR RI Dalami Hasil Kunjungan Kerja ke TVRI, RRI, dan ANTARA

Komisi VII DPR RI akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI, RRI, dan ANTARA di tiga provinsi terkait kebijakan efisiensi anggaran, memastikan tidak ada pegawai yang dirugikan.

#planetantara
Mendikbudristek Rapat Tertutup dengan Komisi X DPR RI: Bahas Anggaran dan Isu Pegawai

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menghadiri rapat tertutup dengan Komisi X DPR RI untuk membahas evaluasi anggaran, program 2025, dan isu terkini, termasuk polemik pemecatan pegawai.

Mendikbudristek
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU): Perubahan Besar, Bantuan Naik Jadi Rp500-750 Ribu per Bulan

Pemerintah DKI Jakarta mengubah besaran bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi Rp500.000-Rp750.000 per bulan, dengan pendaftaran ulang tahunan dan proses verifikasi lebih efisien.

#konten ai
Komisi VII DPR RI Tekankan Efisiensi Anggaran TVRI, RRI, dan ANTARA Tak Kurangi Kualitas Siaran

Komisi VII DPR RI memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengurangi kualitas siaran TVRI, RRI, dan ANTARA serta meminta inovasi untuk menjaga kualitas program.

#planetantara
Efisiensi Anggaran Kemenkes: Layanan Kesehatan Masyarakat Tetap Terjaga?

Anggota Komisi IX DPR RI dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun tidak akan mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan hanya akan melakukan realokasi dana dan penghematan pada pos-p

Sumber Antara
DPR Komisi III Bahas Efisiensi Anggaran 2025 dengan Mitra Kerja

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan delapan mitra kerja membahas efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan tenggat penyerahan data ke Kemenkeu pada 14 Februari 2025.

Sumber Antara
DPR RI Usul Tambah Anggaran Pendidikan Sumsel, Atasi Angka Putus Sekolah

Komisi X DPR RI mengusulkan penambahan anggaran pendidikan di Sumatera Selatan untuk mengatasi angka putus sekolah yang masih tinggi dan meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta mendukung perubahan sistem penerimaan murid baru pada 2025.

#konten ai
DPR Tinjau Kinerja TVRI, RRI, dan ANTARA Sumut: Fokus Efisiensi Anggaran

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk meninjau kinerja TVRI, RRI, dan ANTARA, serta membahas efisiensi anggaran dan nasib karyawan.

#planetantara