KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tahun 2018-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2018-2022. Kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini BTP Kelas I Semarang). Sepuluh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan empat orang diduga sebagai pemberi suap dan enam lainnya sebagai penerima suap. KPK juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa penyidikan masih berlangsung dan KPK tengah mengumpulkan keterangan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Meskipun KPK juga menangani sejumlah kasus lain, pengembangan kasus DJKA Kemenhub tetap menjadi prioritas. "Tidak hanya itu. Jadi, siapa yang terlibat di dalam perkara ini juga sedang kami dalami," ujar Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Budi Karya Sumadi sendiri telah diperiksa KPK sebagai saksi pada 26 Juli 2023 terkait mekanisme pelaksanaan proyek di internal Kemenhub. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap secara menyeluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara ini. Proses penyidikan terus berlanjut untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini.

Kasus ini bermula dari OTT KPK yang menangkap sepuluh tersangka. Empat tersangka diduga sebagai pemberi suap, yaitu Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti (hingga Februari 2023) Yoseph Ibrahim, dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Keenam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat.

Proyek-proyek yang diduga terlibat korupsi meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Dugaan kuat menyebutkan adanya pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

KPK menduga telah terjadi manipulasi dalam proses tender dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik KPK. Proses hukum terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan para pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi pada 26 Juli 2023 dilakukan untuk menggali informasi terkait mekanisme pelaksanaan proyek di Kemenhub. KPK ingin mengetahui apakah ada indikasi keterlibatan mantan menteri tersebut dalam kasus korupsi DJKA. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat.

Meskipun KPK belum menetapkan Budi Karya Sumadi sebagai tersangka, pemeriksaan tersebut menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini secara menyeluruh. KPK akan terus menyelidiki semua kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan. Proses hukum akan terus berjalan hingga semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawabannya.

KPK berkomitmen untuk mengungkap semua fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan transparan. Publik diharapkan bersabar menunggu hasil akhir proses hukum ini.

Proses hukum terkait kasus ini masih berlangsung, dan KPK akan terus berupaya mengungkap semua fakta dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab. KPK juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan transparan.

Kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses hukum masih berlangsung dan KPK akan terus berupaya mengungkap semua fakta dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab.