KPK Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan di BPI Danantara

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa keterlibatan KPK dalam kepengurusan BPI Danantara tidak akan menimbulkan konflik kepentingan dan tetap menjaga independensi dalam penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan terjadi konflik kepentingan meskipun terlibat dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa, 8 April 2024. Pernyataan ini menjawab kekhawatiran potensi benturan peran antara tugas pengawasan KPK dan keterlibatannya dalam struktur pengelolaan BPI Danantara. Keterlibatan tersebut diumumkan pada Senin, 24 Maret 2024, oleh CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

Tessa menjelaskan bahwa KPK akan tetap menjaga independensi dan profesionalitasnya dalam penegakan hukum. "KPK memastikan bahwa independensi KPK dalam penegakan hukum akan tetap terjaga dengan baik," tegas Tessa. Ia menekankan bahwa jika terjadi permasalahan hukum yang melibatkan BPI Danantara, KPK akan bertindak secara objektif dan transparan, tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari anggota kepengurusan BPI Danantara itu sendiri. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut, Tessa juga menyampaikan komitmen KPK untuk mendukung upaya perbaikan dan pembangunan negara. KPK akan mengawasi BPI Danantara secara profesional dan mengedepankan tata kelola yang baik. Pengawasan ini tidak akan dilakukan secara sendiri, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan akuntabilitas BPI Danantara.

Dalam keterangannya, Tessa menekankan kembali pentingnya menjaga independensi KPK. Keterlibatan dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara tidak akan menghambat tugas dan fungsi utama KPK dalam memberantas korupsi. KPK akan terus mengevaluasi efektivitas keterlibatannya dalam BPI Danantara dan melakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk terus meningkatkan kinerja dan adaptasi terhadap berbagai situasi.

KPK menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, KPK berkomitmen untuk bertindak secara profesional dan objektif dalam menangani setiap kasus, termasuk jika ada permasalahan hukum yang melibatkan BPI Danantara. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip keadilan.

Dengan adanya jaminan independensi dan komitmen untuk pengawasan yang ketat, diharapkan keterlibatan KPK dalam BPI Danantara dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. KPK akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tata kelola yang baik dan mencegah potensi penyimpangan.

Kolaborasi dengan PPATK, BPKP, BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung merupakan langkah strategis KPK untuk memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap BPI Danantara. Setiap lembaga memiliki peran dan keahlian yang berbeda, sehingga kolaborasi ini akan memaksimalkan efektivitas pengawasan dan mencegah potensi konflik kepentingan atau penyimpangan. Dengan pendekatan multi-lembaga ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas BPI Danantara dapat terjamin.

KPK juga akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas keterlibatannya dalam BPI Danantara. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi pengawasan agar lebih optimal. Komitmen KPK untuk melakukan evaluasi secara berkala menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.

Dengan adanya jaminan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan pengelolaan BPI Danantara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia. KPK akan terus berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan investasi ini sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kehadiran KPK dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara bukan untuk mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya, melainkan untuk memastikan bahwa proses investasi berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan komitmen KPK dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, pernyataan KPK ini memberikan kepastian bahwa keterlibatannya dalam BPI Danantara tidak akan mengganggu independensi dan profesionalitasnya dalam penegakan hukum. KPK tetap berkomitmen untuk mengawasi BPI Danantara secara ketat dan memastikan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.