KPK Sita Mobil Milik Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil dan motor milik Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp222 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah aset, termasuk satu unit mobil milik Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023. Penyitaan ini menambah daftar panjang aset yang disita KPK dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp222 miliar ini. Selain mobil, KPK juga menyita satu unit motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition milik Ridwan Kamil.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, membenarkan penyitaan mobil tersebut pada Jumat lalu. Meskipun belum dapat dikonfirmasi merk dan tipe mobil, Tessa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut masih dalam perbaikan di bengkel dan belum dapat dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK. Penyitaan ini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap kasus korupsi di Bank BJB.

Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat Bank BJB dan sejumlah pengendali agensi periklanan. Total, KPK telah menyita 26 unit kendaraan dalam kasus ini, termasuk mobil dan motor milik Ridwan Kamil. Penyidik terus bekerja untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan ini.

Penyidik KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB, Widi Hartoto; serta tiga pengendali agensi periklanan, yaitu Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK). Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain mobil dan motor milik Ridwan Kamil, KPK juga menyita berbagai kendaraan lainnya, termasuk satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid, satu unit Toyota Avanza, dan satu unit Yamaha NMAX. Total, 26 unit kendaraan telah disita sebagai bagian dari aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Proses penyitaan masih terus berlanjut seiring dengan perkembangan penyelidikan.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp222 miliar. Besarnya kerugian negara ini menunjukkan skala besarnya dugaan korupsi yang terjadi di Bank BJB. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan.

Penyitaan aset dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor. KPK juga kemungkinan akan menyita aset-aset lain yang diduga terkait dengan aliran dana hasil korupsi. Proses penyidikan masih berlangsung dan KPK akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada.

Angka kerugian negara sebesar Rp222 miliar menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan dampak serius dari tindakan korupsi terhadap keuangan negara. KPK berharap dengan terungkapnya kasus ini, dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi serupa di masa mendatang.

Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan keadilan ditegakkan. KPK akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan aset-aset yang disita dapat dikembalikan ke negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

• Total kendaraan yang disita: 26 unit
• Kendaraan milik Ridwan Kamil: 1 mobil (merk dan tipe belum dikonfirmasi), 1 motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition
• Kendaraan lainnya yang disita: Mitsubishi Pajero, Toyota Innova Zenix Hybrid, Toyota Avanza, Yamaha NMAX, dan lainnya
• Perkiraan kerugian negara: Rp222 miliar

Kasus ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. KPK berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menghindari tindakan korupsi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.