Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Tiga Sengketa Pilgub 2024 di MK: Bangka Belitung, Papua, dan Papua Pegunungan

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan tiga sengketa hasil Pilkada 2024 tingkat provinsi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Papua, dan Papua Pegunungan, sementara 17 gugatan lainnya ditolak.

Sumber Antara
Papua Pegunungan Imbau Penerimaan Hasil Putusan MK Pilkada

Pemprov Papua Pegunungan mengimbau masyarakat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada, demi menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

PapuaPegunungan
MK Percepat Putusan Sengketa Pilkada 2024: 24 Februari 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 menjadi 24 Februari 2025, lebih cepat dua minggu dari jadwal sebelumnya guna memberikan kepastian hukum.

#konten ai
KPU Riau Dampingi Siak Hadapi Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada di MK

KPU Riau memberikan pendampingan hukum kepada KPU Siak dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025, setelah MK menolak enam sengketa Pilkada lainnya di Riau.

Sumber Antara
MK Kirim Surat ke KPU Usai Putuskan 270 Sengketa Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) mengirimkan surat ke KPU setelah memutus 270 sengketa Pilkada 2024, dengan 40 perkara lainnya lanjut ke tahap pembuktian.

Sumber Antara
MK Putuskan 40 Sengketa Pilkada Senin Depan: Nasib 3 Gubernur hingga 34 Bupati Diputuskan

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 40 perkara sengketa Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025, meliputi sengketa Pilkada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.

#planetantara
Kukar Tunggu Putusan MK Soal Pelantikan Bupati Terpilih

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa Pilkada 2024 sebelum melantik bupati dan wakil bupati terpilih, dengan jadwal putusan MK pada 5 Februari 2025.

Sumber Antara
KPU Semarang Menunggu Putusan MK Terkait Pilkada 2024

KPU Kota Semarang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada 2024 yang telah dicabut pemohon, meskipun demikian proses penetapan pasangan calon terpilih tetap berjalan sesuai prosedur.

PilkadaSemarang
15 Gugatan Pilkada Sultra Berproses di MK, 6 Daerah Lanjut Pelantikan

Mahkamah Konstitusi (MK) memproses 15 gugatan Pilkada dari 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sementara 6 daerah lainnya telah menetapkan kepala daerah terpilih dan akan dilantik Februari 2025.

#konten ai
MK Tolak Lima Gugatan Pilkada Sulawesi Tenggara

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan Pilkada dari beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, dengan beberapa putusan lainnya masih menunggu keputusan.

Sumber Antara
MK Putuskan 152 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 152 perkara sengketa Pilkada 2024, sebagian besar dinyatakan gugur karena berbagai alasan prosedural, menentukan nasib 310 perkara yang diajukan.

Sumber Antara
Tiga Perkara Pilkada Banjarbaru Ditolak MK, Satu Lanjut Pembuktian

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga gugatan sengketa Pilkada Banjarbaru 2024 karena para pemohon tak memiliki kedudukan hukum, sementara satu gugatan lainnya berlanjut ke tahap pembuktian.

Sumber Antara