KPU Gorontalo Tayangkan Ulang Sidang PHPU Pemilu 2024 di YouTube
KPU Provinsi Gorontalo memudahkan akses publik terhadap rekaman sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 melalui kanal YouTube Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Gorontalo, yang menampilkan seluruh rangkaian persid
KPU Gorontalo memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk menyaksikan tayangan ulang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024. Rekaman sidang tersebut kini tersedia di kanal YouTube Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Gorontalo. Inisiatif ini diumumkan pada Jumat, 31 Januari 2024 oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, di Gorontalo.
Menurut Rahmola, masyarakat yang mungkin ketinggalan atau ingin menonton kembali jalannya persidangan dapat mengaksesnya dengan mudah melalui tautan yang disediakan. Tayangan tersebut meliputi seluruh tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, tanggapan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, hingga pengesahan alat bukti. Semua proses disajikan secara lengkap dan rapih.
KPU Gorontalo menyediakan tayangan yang terorganisir dengan baik. "Semuanya lengkap dan rapih kami siapkan untuk publik, dengan klik https://www.youtube.com/@jdihkpuprovinsigorontalo/playlists," jelas Rahmola. Kemudahan akses ini juga meliputi pengelompokan perkara berdasarkan pemilihan Bupati dan Walikota, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan video yang mereka cari.
Rahmola menambahkan bahwa penyajian yang terstruktur ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pencarian informasi bagi publik. "Jadi publik tidak perlu bingung mencari lama-lama, tinggal pilih sesuai wilayah/perkara yang ingin disaksikan, sehingga praktis sekali," katanya. Selain rekaman sidang PHPU, kanal YouTube JDIH KPU Provinsi Gorontalo juga menyediakan konten-konten menarik lainnya seputar Pemilu.
KPU Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memberikan informasi terbaik dan mudah dipahami kepada publik. "Kami memudahkan sajian informasi terbaik untuk publik, serta dipastikan mudah dipahami dan pasti terkini," ujar Rahmola. Langkah ini dinilai efektif dalam menjamin transparansi dan akses informasi publik terhadap proses hukum Pemilu 2024.