KPU Papua Butuh Rp170 Miliar untuk PSU di Sembilan Kabupaten/Kota
KPU Papua memperkirakan membutuhkan anggaran Rp170 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di sembilan kabupaten/kota, yang akan diambil dari APBD Provinsi Papua.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengumumkan kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di sembilan kabupaten/kota di wilayah tersebut. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, menyatakan bahwa diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp170 miliar untuk membiayai seluruh proses PSU. Anggaran tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, bukan dari sisa dana hibah Pilkada 2024 yang mencapai Rp47 miliar.
Keputusan untuk menggunakan APBD Papua untuk membiayai PSU ini diambil karena adanya pembagian dana antara KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan kebutuhan anggaran PSU menjadi lebih besar dibandingkan Pilkada sebelumnya. Dumbon menekankan bahwa angka Rp170 miliar merupakan perkiraan, dan pihaknya akan berupaya melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Meskipun terdapat sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp47 miliar, dana tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai PSU. KPU Papua telah melaporkan secara lisan kepada Penjabat Gubernur terkait sisa dana hibah tersebut, dan akan segera menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara resmi. Langkah selanjutnya adalah pengajuan proposal anggaran setelah menerima Peraturan KPU (PKPU) dan Juknis dari KPU Pusat.
Rincian Anggaran dan Efisiensi
KPU Papua menjelaskan bahwa upaya efisiensi anggaran akan dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti rapat-rapat. Namun, Dumbon menegaskan bahwa biaya distribusi logistik tidak akan dirasionalisasi, mengingat pentingnya kelancaran proses PSU. Besarnya anggaran yang dibutuhkan mencerminkan kompleksitas dan cakupan wilayah PSU yang meliputi sembilan kabupaten/kota di Papua.
Proses PSU ini memerlukan berbagai sumber daya, mulai dari perekrutan petugas, pengadaan logistik, hingga pengawasan ketat untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan. KPU Papua berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efisien dan bertanggung jawab, serta memastikan terselenggaranya PSU yang sukses dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi prioritas utama KPU Papua.
Dengan pengajuan proposal anggaran yang akan segera dilakukan setelah menerima PKPU dan Juknis dari KPU Pusat, KPU Papua berharap agar proses PSU dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Persiapan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efektif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU di sembilan kabupaten/kota tersebut.
Langkah Selanjutnya
Setelah menerima Peraturan KPU (PKPU) dan Juknis dari KPU Pusat, KPU Papua akan segera mengajukan proposal anggaran secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua. Proses pengajuan ini merupakan langkah penting dalam memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan PSU. KPU Papua berharap agar proposal tersebut dapat segera disetujui agar persiapan PSU dapat dilakukan dengan optimal.
KPU Papua juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU. Komitmen untuk melaksanakan PSU yang demokratis, transparan, dan akuntabel tetap menjadi prioritas utama KPU Papua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan demikian, persiapan yang matang dan kolaborasi yang baik antara KPU Papua dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat memastikan suksesnya pelaksanaan PSU di sembilan kabupaten/kota di Papua. Proses ini merupakan bagian penting dari penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, dan KPU Papua berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.