KPU Papua Evaluasi Pilkada 2024: Siapkan PSU dan Perbaikan Sistem

KPU Provinsi Papua melakukan evaluasi menyeluruh Pilkada 2024, termasuk persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua tengah gencar melakukan penyusunan laporan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di masa depan, memastikan proses demokrasi berjalan lebih baik dan efektif. Evaluasi ini dilakukan di Jayapura pada Selasa, 4 Maret 2024.

Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Diana Dorthea Simbiak, menjelaskan bahwa proses evaluasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan memahami poin-poin tersebut, KPU dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Diana dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, evaluasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU Papua berupaya agar kendala-kendala yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali dalam PSU mendatang, demi terselenggaranya proses pemilihan yang lebih baik dan transparan.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan, KPU Papua mengidentifikasi beberapa instrumen yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan regulasi. Instrumen tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan Pilkada, penguatan kelembagaan KPU, serta beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi proses pemilu. Temuan-temuan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perbaikan sistem ke depannya.

Diana Dorthea Simbiak menambahkan bahwa evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada. KPU berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara komprehensif agar proses pemilu di Papua semakin kredibel dan akuntabel.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam FGD adalah terkait perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KPU. Hal ini penting untuk memastikan seluruh petugas pemilu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

KPU Papua juga akan menelaah kembali seluruh regulasi dan prosedur yang berlaku untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan di Papua. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih efisien dan efektif.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy NS Umboh, memberikan masukan penting terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ia menekankan perlunya KPU Papua mempersiapkan diri dengan lebih matang, terutama dalam hal perekrutan badan ad hoc.

Menurut Rendy, pengawasan yang ketat terhadap proses perekrutan badan ad hoc sangat krusial. Kesalahan dalam proses perekrutan dapat berdampak fatal terhadap kredibilitas dan integritas PSU. Oleh karena itu, KPU Papua harus memastikan proses rekrutmen dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Rendy juga menyarankan agar KPU Papua melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi, dalam proses pengawasan PSU. Hal ini untuk memastikan proses PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan hasil yang kredibel.

JPPR berharap KPU Papua dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam Pilkada 2024 dan memastikan PSU berjalan lancar dan sukses.

Sebagai penutup, evaluasi Pilkada 2024 oleh KPU Provinsi Papua merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dengan melibatkan berbagai pihak dan melakukan perbaikan secara komprehensif, diharapkan proses demokrasi di Papua akan semakin baik dan kredibel.