Kulon Progo Pastikan Stok LPG Bersubsidi Aman Jelang Ramadhan 2025

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memastikan ketersediaan LPG bersubsidi aman hingga Ramadhan 2025, meskipun ada kendala distribusi dan beberapa pengecer menjual di atas HET.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan pasokan LPG bersubsidi aman jelang Ramadhan 2025. Alokasi sebanyak 19.069 tabung telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Meskipun terdapat beberapa kendala distribusi dan temuan pengecer yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah setempat berupaya mengatasi permasalahan tersebut.

Kabid Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Kulon Progo, Endang Zulywanti, Rabu (26/2) lalu, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan penambahan kuota LPG bersubsidi dari Hiswana dan Paguyuban Pangkalan LPG Kulon Progo. Hal ini menunjukkan keyakinan pemerintah daerah atas kecukupan alokasi yang telah ditetapkan. Namun, Endang mengakui adanya keterlambatan pasokan di beberapa titik yang disebabkan gangguan distribusi dari Semarang dan Cilacap.

Gangguan distribusi tersebut diakibatkan oleh faktor cuaca dan perbaikan kilang. Kondisi ini secara langsung berdampak pada ketersediaan LPG bersubsidi di beberapa pangkalan. Selain masalah distribusi, pemerintah juga menemukan beberapa pengecer yang menjual LPG 3 kg di atas HET. Pihak berwenang telah memberikan teguran kepada pengecer tersebut agar segera menyesuaikan harga sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan pemantauan terhadap distribusi dan penjualan LPG bersubsidi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha, terutama di sektor restoran, telah mematuhi aturan dengan menggunakan LPG non-subsidi. Namun, masih ada beberapa pelaku usaha yang tetap menggunakan LPG bersubsidi.

"Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi DIY akan terus memantau dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar subsidi LPG bersubsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," kata Endang Zulywanti. Upaya edukasi ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Meskipun demikian, Endang mengakui adanya disparitas harga LPG bersubsidi di tingkat pengecer. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan biaya transportasi. Meskipun harga di tingkat pangkalan sesuai HET (Rp18.000), pengecer berhak menambahkan biaya transportasi dan operasional. Namun, pemerintah tetap mengingatkan pengecer untuk mengambil keuntungan yang wajar.

Untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan memastikan ketersediaan LPG bersubsidi tetap terjaga, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi ini meliputi pengawasan distribusi, penegakan aturan HET, dan edukasi kepada pelaku usaha. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG bersubsidi di wilayah Kulon Progo.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi. Sidak dan edukasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap mengakses LPG bersubsidi dengan harga yang terjangkau dan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kulon Progo berkomitmen untuk memastikan ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan. Semua upaya dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Kerjasama antara pemerintah, Hiswana, dan Paguyuban Pangkalan LPG sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Meskipun terdapat beberapa kendala, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo optimistis dapat mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan pasokan LPG bersubsidi tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat Kulon Progo.