Langkah Konkret Selamatkan Industri Padat Karya: Desakan DPR di Tengah Gelombang PHK

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera ambil langkah konkret selamatkan industri padat karya yang tertekan gelombang PHK massal, seperti kasus Sritex, demi mencegah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, 3 Maret 2024 - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya Indonesia, yang paling baru dialami PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dengan 12.000 karyawannya yang kehilangan pekerjaan akibat pailit, telah mendorong Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, untuk mendesak pemerintah mengambil langkah konkret guna menyelamatkan sektor vital ini.

Kasus Sritex menjadi pemicu utama desakan tersebut. Menurut Chusnunia, "Sejak kasus Sritex, berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius." Ia menekankan bahwa dampak PHK massal bukan hanya dirasakan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dampaknya meluas dan signifikan, sehingga membutuhkan respons cepat dan terukur dari pemerintah.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. PHK massal di sektor tekstil dan manufaktur menimbulkan kekhawatiran luas akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini, menurut Chusnunia, berpotensi memperlambat konsumsi domestik, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Situasi ini memerlukan strategi tepat dan segera untuk mencegah dampak yang lebih buruk lagi.

Chusnunia Chalim dengan tegas menyatakan bahwa PHK massal di industri padat karya merupakan ancaman serius terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, menurutnya, perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah hal ini.

Lebih lanjut, ia memperingatkan potensi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan sebagai konsekuensi dari ketidakstabilan sektor ini. Hal ini akan menciptakan masalah sosial yang lebih luas dan kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan terencana sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis ini semakin memburuk. Tidak hanya fokus pada penanganan dampak, tetapi juga pada pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Sebagai solusi, Chusnunia mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan para pelaku industri dan serikat pekerja. Koordinasi yang efektif dan efisien akan menghasilkan solusi terbaik untuk keberlanjutan industri padat karya di Indonesia. Partisipasi semua pihak sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

Ia juga menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, dan kebijakan yang lebih ramah bagi industri. Dukungan ini harus segera diterapkan untuk memberikan nafas baru bagi industri padat karya yang tengah terpuruk. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung dan fasilitator bagi industri ini.

Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya perlu memberikan bantuan darurat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri padat karya di masa depan. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dan strategi yang terukur.

Kesimpulannya, desakan Komisi VII DPR RI terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri padat karya merupakan langkah yang tepat dan mendesak. Krisis ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Solusi yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, pelaku industri, dan serikat pekerja sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan industri padat karya di Indonesia.