Lima PMI Ilegal Dicegat di Karimun, Bayar Hingga Rp13 Juta Lewat Jalur Tikus
BP3MI Riau mengamankan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia yang masuk melalui jalur tikus di Karimun dan dikenakan biaya hingga Rp13 juta.
Kelima pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut diamankan di Karimun, Riau, pada Senin (24/2) setelah terjaring operasi gabungan Bea Cukai Karimun, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan BIN Karimun. Mereka awalnya menjadi target operasi yang bermula dari laporan dugaan pengiriman narkoba dari Malaysia. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada sebuah mobil yang membawa lima PMI ilegal dan tiga orang yang diduga sebagai penjemput mereka.
Para PMI tersebut diketahui baru pulang dari Kukup, Malaysia, dan menggunakan jalur laut tidak resmi selama tiga jam perjalanan menuju Pantai Pongkar, Karimun. Selama pelayaran, mereka disembunyikan di balik selimut dan diminta menundukkan kepala agar tidak terlihat. Setelah tiba di Karimun, mereka berencana melanjutkan perjalanan darat menuju Batam.
Operasi pengamanan dilakukan saat para PMI hendak menaiki mobil yang telah disiapkan oleh para penjemput. Mobil tersebut dihentikan dan kelima PMI beserta tiga penjemputnya diamankan. Informasi yang dihimpun petugas menyatakan bahwa para PMI membayar sejumlah uang kepada calo agar dapat pulang melalui jalur ilegal ini.
Pengungkapan Kasus dan Biaya yang Ditanggung PMI
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kelima PMI, mereka membayar biaya yang bervariasi kepada calo. Besaran biaya tersebut berkisar antara 1.300 RM (sekitar Rp4,8 juta) hingga 3.700 RM (sekitar Rp13,6 juta). Hal ini menunjukkan tingginya biaya yang harus ditanggung para PMI untuk pulang melalui jalur ilegal tersebut.
Saat ini, BP3MI Riau masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Kelima PMI dan tiga orang yang diduga sebagai penjemput ditempatkan di Rumah Ramah Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Karimun untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Karimun dan Satpolairud Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
Proses pemulangan para PMI melalui jalur ilegal ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari calo yang memfasilitasi perjalanan hingga para penjemput yang membantu mereka di Karimun. Hal ini menunjukan adanya jaringan yang terorganisir dalam praktik penyelundupan pekerja migran.
Modus Operandi dan Perjalanan Ilegal
Para PMI menggunakan jalur tikus untuk menghindari prosedur resmi kepulangan. Mereka memilih jalur laut yang tidak terpantau dan disembunyikan di dalam kapal untuk menghindari pengawasan petugas. Setelah tiba di Karimun, mereka melanjutkan perjalanan darat menuju Batam, menunjukkan adanya kerjasama antar penyelundup di jalur laut dan darat.
Modus operandi ini menunjukkan betapa liciknya para pelaku penyelundupan PMI. Mereka memanfaatkan celah pengawasan dan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak berwenang untuk memberantas praktik ilegal tersebut.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi PMI. Banyak PMI yang terpaksa menggunakan jalur ilegal karena berbagai kendala, termasuk biaya pemulangan yang tinggi melalui jalur resmi. Perlu adanya upaya untuk mempermudah akses pemulangan bagi PMI dan mencegah eksploitasi oleh calo.
Langkah Selanjutnya dan Koordinasi Antar Instansi
BP3MI Riau bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menyelidiki lebih lanjut jaringan penyelundupan PMI ini. Koordinasi dengan Satreskrim Polres Karimun dan Satpolairud Polres Karimun akan membantu dalam proses penindakan hukum. Proses hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Selain itu, upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi kepada calon PMI mengenai bahaya dan resiko penggunaan jalur ilegal perlu dilakukan secara intensif. Peningkatan pengawasan di perbatasan juga penting untuk mencegah masuknya PMI ilegal.
Kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap PMI. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antar instansi terkait untuk mencegah praktik penyelundupan PMI dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.