Lompat Ekonomi NTB: Bappeda Siapkan Strategi 20 Tahun ke Depan

Bappeda NTB menyiapkan arah pembangunan jangka panjang untuk mendorong lompatan ekonomi signifikan dalam dua dekade mendatang, dengan fokus pada peningkatan pendapatan per kapita dan diversifikasi ekonomi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah merancang strategi pembangunan jangka panjang untuk menciptakan lompatan ekonomi yang signifikan selama 20 tahun ke depan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda NTB, Iswandi, di Mataram pada Senin, 10 Maret. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pendapatan per kapita NTB yang masih tergolong rendah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang telah disahkan menjadi peraturan daerah, Bappeda NTB menargetkan peningkatan pendapatan per kapita dari kisaran Rp32,73 juta hingga Rp32,98 juta per tahun menjadi Rp241,48 juta hingga Rp275,57 juta per tahun. Target ambisius ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB secara drastis.

Selain peningkatan pendapatan per kapita, Bappeda NTB juga menargetkan peningkatan indeks ekonomi biru dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan. Iswandi menekankan pentingnya transformasi ekonomi di setiap daerah, dan berharap transformasi ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita di NTB. "Dalam bidang ekonomi diharapkan setiap daerah dapat melakukan transformasi ekonomi. Untuk NTB, kami berharap melalui transformasi ekonomi bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita," kata Iswandi.

Bappeda NTB telah menetapkan lima sasaran utama dalam RPJPD 2025-2045 untuk mewujudkan visi "NTB Emas 2045". Kelima sasaran tersebut meliputi peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial, peningkatan efektivitas kepemimpinan pemerintah daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju netralitas karbon.

Target penurunan tingkat kemiskinan cukup signifikan, dari kisaran 11,65 persen hingga 12,18 persen pada 2025 menjadi hanya 0,30 persen hingga 0,80 persen pada 2045. Pertumbuhan ekonomi juga ditargetkan meningkat dari kisaran 6 persen hingga 6,5 persen menjadi 6,33 persen hingga 7,76 persen. Sementara itu, target penurunan emisi gas rumah kaca cukup ambisius, dari 25,99 persen menjadi 94,88 persen, dengan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup daerah dari 76,19 poin menjadi 83,34 poin.

Untuk mencapai target tersebut, NTB akan keluar dari ketergantungan pada sektor pertambangan dan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan maritim. Strategi ini mencerminkan upaya diversifikasi ekonomi untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat.

Dalam peta jalan RPJPD 2025-2045, strategi pembangunan NTB dibagi menjadi empat tahapan. Tahap pertama berfokus pada penguatan tata kelola sumber daya alam dan SDM yang kompeten, serta diversifikasi ekonomi. Tahap kedua menekankan peningkatan produktivitas dan kualitas produk, serta perluasan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tahap ketiga bertujuan mengintegrasikan sektor investasi dan industri ke jaringan domestik dan global untuk penguatan ekspor. Terakhir, NTB ingin menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Kepulauan Sunda Kecil.

Dalam lima tahun ke depan, Bappeda NTB akan mengorkestrasikan 10 program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ke dalam tiga transformasi besar: ekonomi, sosial, dan tata kelola. Sepuluh program unggulan tersebut, antara lain program desa berdaya, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pariwisata berkualitas.

Iswandi berharap kesepuluh program unggulan ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi di NTB. "Dengan adanya program unggulan yang fokus kepada agromaritim, pariwisata, dan mempercepat penurunan kemiskinan, maka diharapkan Nusa Tenggara Barat memiliki satu fondasi ekonomi yang semakin kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif setiap tahun," tutup Iswandi.