MA Raih Apresiasi Menteri PANRB Atas Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Mahkamah Agung (MA) mendapat apresiasi dari Menteri PANRB atas keberhasilannya meningkatkan kualitas layanan publik dan meraih predikat Zona Integritas di 259 unit kerja.

Jakarta, 6 Mei 2024 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas komitmen dan keberhasilannya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Rini dalam acara Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi Tahun 2024 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

Selain penegakan hukum, MA dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai capaian prestasi di tingkat nasional sepanjang tahun 2024, termasuk predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pelayanan prima, dan ramah kelompok rentan. Pencapaian ini menunjukkan upaya nyata MA dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Prestasi MA dalam meraih predikat Zona Integritas (ZI), baik WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), merupakan hasil dari perbaikan internal yang sistematis dan berkelanjutan di berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan dorongan Kementerian PANRB dalam penerapan WBK mandiri di berbagai instansi pemerintah, termasuk MA.

Hingga tahun 2024, MA telah berhasil meraih predikat ZI di 259 unit kerjanya. Rinciannya, 243 unit kerja meraih predikat WBK dan 16 unit kerja meraih predikat WBBM. Capaian ini menunjukkan komitmen MA dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Menteri Rini berharap pelaksanaan WBK mandiri dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mempercepat pelaksanaan ZI. "Kami sangat mengapresiasi langkah strategis MA dalam pembangunan ZI dan capaian ini merupakan komitmen nyata MA dalam membangun ZI. Ini juga merupakan komitmen untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas," ujar Menteri Rini.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan konsep pelayanan prima secara menyeluruh agar pelayanan publik di MA adaptif, efisien, dan berdampak, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, bukan hanya sebatas pemenuhan administratif.

Dalam acara tersebut, Menteri Rini bersama Ketua MA Sunarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto menyerahkan penghargaan kepada 30 unit kerja di lingkungan MA dan Badan Peradilan. Penghargaan diberikan kepada 24 unit kerja berpredikat WBK, 5 unit kerja sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik, dan 1 unit kerja meraih Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima.

Ketua MA Sunarto menyampaikan rasa syukur atas capaian prestasi tersebut dan menekankan pentingnya mempertahankan capaian yang telah diraih. "Cara bersyukurnya mempertahankan capaian yang sudah diperoleh karena prestasi ini merupakan pilar reformasi birokrasi di lingkup MA," katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh insan peradilan untuk senantiasa menjaga integritas dengan pendekatan preemtif dan preventif, serta terus meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sunarto menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya tuntutan administratif, melainkan cerminan tekad untuk menghadirkan peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa. "Momentum ini menunjukkan insan peradilan yang unggul dan berdedikasi tinggi sebagai garda depan dalam kemajuan lembaga peradilan," pungkas Sunarto.

Dengan keberhasilan MA dalam meningkatkan kualitas layanan publik, diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.