Mahfud Md: Banyak Kebijakan Pemerintah Jokowi yang 'Terang', Perlu Dihormati

Mahfud Md. menilai banyak kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang positif dan perlu diapresiasi, menanggapi tagar #IndonesiaGelap di media sosial.

Yogyakarta, 20 Februari 2024 (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai positif dan perlu dihormati. Pernyataan ini disampaikannya di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis, sebagai tanggapan terhadap tagar #IndonesiaGelap yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Mahfud MD menekankan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah negatif. "Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa meskipun kritik tetap diperlukan, tidak semua kebijakan pemerintah buruk dan perlu dikritisi secara menyeluruh.

Sebagai contoh, Mahfud MD menyorot beberapa kebijakan yang patut diapresiasi. Ia menyebutkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Saya kira bagus sebagai sebuah program," katanya.

Selain itu, Mahfud MD juga membahas kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menilai efisiensi sebagai langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. "Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tuturnya.

Mahfud MD mengingatkan bahwa masalah inefisiensi sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa Orde Baru. Mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Joko Widodo, ia menyebutkan bahwa tingkat inefisiensi pada masa itu mencapai 30 persen. "Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Jokowi, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujarnya.

Namun, Mahfud MD menekankan pentingnya selektivitas dalam penerapan efisiensi. Pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar. "Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," jelasnya.

Efisiensi, menurut Mahfud MD, harusnya difokuskan pada pengeluaran negara yang tidak produktif, seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, dan praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara. "Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Jokowi betul menurut saya," tutur Mahfud MD.

Pernyataan Mahfud MD ini memberikan perspektif yang seimbang terhadap kebijakan pemerintah. Ia mengakui perlunya kritik dan evaluasi, namun juga menekankan pentingnya melihat sisi positif dan prestasi yang telah dicapai. Hal ini penting untuk menciptakan dialog publik yang konstruktif dan menghindari polarisasi yang berlebihan.

Tanggapan Mahfud MD terhadap tagar #IndonesiaGelap menunjukkan perlunya melihat konteks dan nuansa dalam menilai kinerja pemerintah. Tidak semua kebijakan dapat disamaratakan, dan penting untuk melihat detail dan dampak dari setiap kebijakan secara individual. Apresiasi dan kritik yang seimbang diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan pemerintahan.

Dengan demikian, pernyataan Mahfud MD mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi isu-isu pemerintahan. Kritik tetap penting, namun harus disertai dengan pemahaman yang komprehensif dan objektif. Tidak semua kebijakan pemerintah buruk, dan penting untuk mengakui dan menghargai upaya-upaya positif yang telah dilakukan.

Ke depannya, diharapkan akan lebih banyak dialog publik yang konstruktif dan berbasis data untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa Indonesia.