Malaysia Dorong Komitmen ASEAN Terapkan Kerangka Hukum Bisnis untuk Peningkatan Ekonomi

Malaysia menekankan pentingnya komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam menerapkan kerangka hukum bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, seperti yang diungkapkan Menteri Azalina Othman Said.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia, Dato’ Sri Azalina Othman Said, dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta pada Kamis, 11 Mei, menekankan perlunya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk menerapkan kerangka hukum di kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara anggota. Malaysia melihat pentingnya kerja sama regional untuk mengatasi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan saling berkaitan.

Azalina menuturkan bahwa penerapan kerangka hukum yang konsisten dan terintegrasi di ASEAN akan memberikan manfaat signifikan bagi semua negara anggota. Beliau mencontohkan Uni Eropa yang, meskipun anggotanya memiliki latar belakang yang berbeda, berhasil mencapai implementasi yang lebih baik dari perspektif bisnis melalui kerja sama yang kuat dalam kerangka hukum.

Dengan komitmen bersama, ASEAN dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional di kancah internasional.

Azalina menekankan bahwa negara-negara ASEAN tidak memiliki pilihan lain selain berkomitmen terhadap kerangka hukum bisnis yang diterapkan di kawasan tersebut. Beliau percaya bahwa dengan bekerja sama sebagai satu blok, ASEAN dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada jika masing-masing negara bertindak sendiri.

Beliau mencontohkan keberhasilan Uni Eropa dalam menciptakan kerangka hukum yang harmonis dan efektif bagi anggotanya. Model tersebut dapat diadopsi dan diadaptasi oleh ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi regional.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan konsisten, para pelaku bisnis akan memiliki kepastian hukum yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara anggota ASEAN.

Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada bulan Agustus mendatang akan menjadi platform penting untuk membahas dan memperkuat kerja sama dalam kerangka hukum ASEAN. Malaysia mendorong penguatan kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, promosi standar etika di antara para arbiter, dan integrasi lanskap hukum regional.

Azalina juga menyinggung isu-isu transnasional seperti kebangkrutan lintas batas dan kejahatan siber yang semakin menjadi tantangan bagi negara-negara ASEAN. Beliau menekankan perlunya kerja sama regional untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, karena kejahatan tersebut bersifat internasional dan tidak mengenal batas negara.

Dengan bekerja sama dalam satu blok, ASEAN dapat lebih efektif dalam berbagi informasi, mengembangkan strategi pencegahan, dan menindak pelaku kejahatan transnasional. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi para pelaku bisnis dan masyarakat.

Kesimpulan: Kerja sama regional dalam kerangka hukum ASEAN sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tantangan transnasional. Komitmen bersama dari semua negara anggota sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan menciptakan ASEAN yang lebih kuat dan sejahtera.