May Day 2025: Perjuangan Kesejahteraan Buruh Berlanjut, Puan Maharani dan Prabowo Subianto Komitmen Lindungi Hak Buruh

Peringatan May Day 2025 di Monas menjadi momentum refleksi perjuangan kesejahteraan buruh, dengan Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia.

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menjadi saksi bisu atas komitmen pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya perjuangan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia. Acara ini menandai momentum penting bagi para buruh dan menjadi bukti nyata bahwa perjuangan mereka tidak pernah berhenti.

Puan Maharani dalam keterangannya menyampaikan bahwa May Day merupakan bukti nyata perjuangan panjang untuk kesejahteraan buruh sejak kemerdekaan Indonesia. Ia menghubungkan perjuangan ini dengan semangat para pendiri bangsa, khususnya Presiden Soekarno, yang dikenal dengan gagasannya tentang asas perjuangan kaum buruh, termasuk hak atas hasil keringat sendiri dan pembatasan jam kerja. Puan juga mengingat kebijakan Soekarno tentang tunjangan hari raya (THR) yang masih diterapkan hingga kini sebagai bukti nyata komitmen terhadap keadilan sosial.

Puan Maharani menegaskan pentingnya May Day sebagai momentum refleksi dan komitmen untuk memperkuat kebijakan yang melindungi buruh. Ia berjanji untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak buruh, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan harmonis, serta menjamin masa depan buruh yang sejahtera. Hadirnya Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut semakin mengukuhkan komitmen tersebut.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya, menyampaikan sejumlah komitmen pemerintah untuk menyejahterakan dan melindungi buruh Indonesia. Salah satu komitmen yang diutarakan adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga.

Selain RUU PPRT, Presiden Prabowo juga mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada kaum buruh, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh buruh seluruh Indonesia. Pembentukan dewan ini diharapkan dapat memperkuat suara dan aspirasi buruh dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

• Pengesahan RUU PPRT dalam tiga bulan ke depan
• Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset
• Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
• Pembentukan Satgas PHK
• Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi undang-undang. Ratifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja di sektor perikanan. Semua langkah konkret ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan buruh Indonesia.

Peringatan May Day 2025 di Monas menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dan akan dijalankan, diharapkan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh di Indonesia dapat terus ditingkatkan.