MBG: Investasi untuk Indonesia Emas atau Sekadar Janji Politik?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas, bukan sekadar janji politik, dengan transparansi dan akuntabilitas yang jelas serta melibatkan partisipasi publik.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Fitria Muslih, menyerukan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilihat sebagai investasi strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi daring di Jakarta. Menurutnya, MBG tidak boleh hanya dianggap sebagai janji politik belaka, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Fitria menekankan pentingnya memandang MBG sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini membutuhkan kerangka kerja yang transparan dan terukur, dengan indikator capaian yang jelas. "Program ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran, tetapi juga harus jelas output-nya dan indikator capaiannya," tegas Fitria. Kejelasan ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan menghindari pemborosan.

Ia juga menanggapi Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran, yang sebagian ditujukan untuk mendanai MBG. Fitria menyatakan dukungannya terhadap efisiensi, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. "Kita mendukung efisiensi, tetapi transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijaga," tambahnya.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memangkas anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemangkasan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Namun, penting untuk memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas dan jangkauan program.

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio, mengingatkan pentingnya menghindari sentralisasi dalam pelaksanaan MBG. Indonesia, dengan kondisi geografisnya yang luas dan beragam, membutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat. "Penanganan MBG secara terpusat perlu dipikirkan ulang. Kita bisa memanfaatkan institusi dan lembaga yang sudah ada, dari pusat hingga kelurahan, seperti Puskesmas, untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengurangi kesan sentralistis," saran Medelina.

Pendekatan desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program. Dengan melibatkan masyarakat, program MBG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di berbagai daerah. Partisipasi publik juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program.

Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan SDM yang unggul. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta pendekatan yang partisipatif dan desentralisasi. Dengan menempatkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas, bukan hanya sebagai janji politik, maka program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program MBG, memperhatikan masukan dari berbagai pihak, dan memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.