Mendag Ancam Cabut Izin Distributor MinyaKita Nakal

Menteri Perdagangan Budi Santoso akan menindak tegas distributor MinyaKita lini 2 yang terbukti melanggar aturan distribusi, menyebabkan harga minyak goreng rakyat melambung tinggi.

Jakarta, 3 Maret 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada distributor lini 2 MinyaKita yang terbukti melakukan praktik-praktik curang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mendag Budi Santoso di Jakarta pada Senin lalu, merespon keluhan masyarakat terkait harga MinyaKita yang masih tinggi di pasaran.

Mendag menjelaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada pasokan atau harga dari produsen ke distributor lini 1, melainkan pada praktik distribusi yang dilakukan oleh distributor lini 2. Beliau menegaskan, "Ada (sanksinya). Kita peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu kita cabut izin distributornya." Langkah tegas ini diambil sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan dan harga MinyaKita tetap terjangkau bagi masyarakat.

Kemendag telah menetapkan harga MinyaKita dari produsen ke distributor lini 1 sebesar Rp13.500, dari distributor lini 1 ke distributor lini 2 sebesar Rp14.000, dan dari distributor lini 2 ke pengecer sebesar Rp14.500. Dengan demikian, harga jual MinyaKita kepada konsumen seharusnya hanya Rp15.700. Namun, praktik nakal distributor lini 2 menyebabkan harga di pasaran menjadi lebih tinggi.

Budi Santoso mengungkapkan temuan di lapangan yang menunjukkan adanya praktik curang oleh distributor lini 2. Mereka menerapkan kebijakan pembelian minimum yang memberatkan pengecer kecil. "Misalnya distributor lini 2 menjual minimal harus 50 dus atau 100 dus MinyaKita yang itu tidak mampu dibeli oleh pengecer," jelas Mendag. Kondisi ini membuat hanya pengecer bermodal besar yang mampu membeli MinyaKita dari distributor lini 2.

Akibatnya, pengecer besar tersebut kemudian menjual kembali MinyaKita kepada pengecer kecil, yang akhirnya memperpanjang rantai distribusi dan meningkatkan harga jual hingga sampai ke tangan konsumen. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.

Pemerintah, melalui Satgas Pangan dan pemerintah daerah, terus mengawasi distribusi MinyaKita untuk mencegah praktik-praktik curang tersebut. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan agar harga MinyaKita tetap terjangkau dan tersedia di pasaran.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat secara jelas menjelaskan peran distributor lini 1 (D1) dan distributor lini 2 (D2). D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memperoleh MinyaKita dari produsen dan terdaftar di SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah), mendistribusikan ke D2 dan/atau pengecer.

Sementara itu, D2 adalah pelaku usaha distribusi yang memperoleh MinyaKita dari D1, terdaftar di SIMIRAH, dan mendistribusikan ke pengecer. Aturan ini bertujuan untuk memperjelas alur distribusi dan mencegah praktik-praktik yang dapat menyebabkan kenaikan harga MinyaKita di pasaran.

Dengan adanya pengawasan ketat dan sanksi tegas, diharapkan distribusi MinyaKita dapat berjalan lancar dan harga di pasaran dapat sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan MinyaKita di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan tidak perlu khawatir akan kelangkaan.